

KUTAI TIMUR, harianrepublik.com – Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur, luasan panen padi pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan. Data menunjukkan penurunan dari 64,97 ribu hektare pada 2022 menjadi 57,08 ribu hektare pada 2023, berkurang sebanyak 7,8 ribu hektare atau sekitar 12 persen.
Anggota DPRD Kutai Timur, David Rante, menyatakan bahwa meskipun langkah-langkah telah diambil, implementasi program ketahanan pangan memerlukan proses yang tidak singkat. “Kita butuh waktu (untuk melaksanakan program ketahanan pangan),” kata David di Gedung DPRD Kutim.
David menjelaskan bahwa MoU antara Badan Pangan Nasional (BPN) dan Polri telah disepakati untuk memperkuat program ketahanan pangan di daerah-daerah yang membutuhkan. “Tunggu langkah-langkahnya (Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto),” ujar anggota Komisi B DPRD Kutim ini, mengisyaratkan peran kebijakan nasional dalam mendukung daerah.
Plt Sestama BPN, Sarwo Edhy, sebagaimana dikutip dari laman badanpangan.go.id, mengatakan bahwa tujuan utama dari MoU ini adalah mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan program-program BPN. Program ini diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan nasional dan memastikan keberlanjutan sistem pangan.
Ia menegaskan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh, serta memperkuat tata kelola sistem pangan nasional, dibutuhkan upaya yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Hal itu dinilai merupakan langkah penting untuk memastikan ketersediaan pangan di daerah tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan di masa mendatang.(adv)