Tolak Konsep Rusun dan Pilih Rumah Tapak Tipe 36, Disperkim Kukar Dorong Subsidi PSU demi Ringankan Cicilan Warga

waktu baca 2 menit
Senin, 16 Nov 2026 20:27 0 2 Harian Republik

KUKAR – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menghadirkan solusi hunian pengganti bagi warga relokasi selalu berpijak pada aspirasi dan kebiasaan hidup masyarakat setempat. Pemerintah memastikan jenis tempat tinggal yang disediakan selaras dengan karakter budaya sosial warga, tanpa mengabaikan standar kenyamanan modern.

Berdasarkan kajian sosial di lapangan, model hunian vertikal seperti rumah susun dinilai belum menjadi kebiasaan masyarakat Kukar. Oleh karena itu, pemerintah daerah memantapkan opsi pembangunan rumah tapak yang dirasa jauh lebih akrab dan nyaman bagi kehidupan sehari-hari keluarga penerima manfaat.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, Muhammad Aidil, memaparkan bahwa spesifikasi bangunan rumah tapak yang disiapkan mengacu pada standar perumahan bersubsidi nasional dengan estimasi tipe 36, sejalan dengan arahan kementerian terkait.

“Rumah susun mungkin belum terbiasa bagi warga. Teman-teman masih terbiasa dengan rumah tapak seperti yang saat ini mereka tempati. Untuk tipe rumah, nanti akan berkembang di lapangan. Namun, sekarang karena subsidi itu, saya melihat rumahnya mungkin harus tipe 36, seperti yang disampaikan Pak Wamen tadi. FLPP itu memberikan subsidi,” papar Muhammad Aidil.

Untuk memastikan harga jual atau cicilan rumah tersebut terjangkau oleh kemampuan finansial warga, pemerintah daerah berinovasi merumuskan skema keringanan melalui subsidi komponen pendukung, khususnya harga tanah dan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

“Mungkin sekitar Rp180 juta, itu hanya rumah. Tadi Pak Wamen menyampaikan, kalau pemerintah pusat atau pemerintah daerah bisa memberikan subsidi terkait tanah, mungkin harga tempat tinggalnya bisa diturunkan lagi,” jelas Aidil.

Dengan adanya intervensi subsidi harga tanah dan fasilitas PSU dari pemerintah, beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh masyarakat dapat ditekan secara signifikan. Langkah ini diyakini mampu mendongkrak minat warga serta memastikan cicilan bulanan ringan dan sesuai dengan tingkat penghasilan mereka.

“Karena harga rumah itu sudah termasuk tanah dan fasilitas PSU. Jadi, kalau tanah dan fasilitas PSU-nya disubsidi, mungkin harga rumahnya bisa turun. Minat warga juga bisa meningkat karena harga turun dan cicilannya lebih ringan. Mungkin bisa cukup dengan gaji mereka,” tutup Aidil optimis.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

    LAINNYA