Kutai Timur, harianrepublik.com – Dalam rapat kerja DPRD Kutai Timur, Jumat (28/11/2024), Yusuf T. Silambi, anggota DPRD Kutai Timur, menyerukan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa keterbukaan anggaran adalah salah satu langkah untuk meningkatkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan masyarakat.
“Transparansi anggaran harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah. Dengan memperjelas alokasi dan penggunaan anggaran, masyarakat diharapkan dapat mengetahui secara jelas tujuan penggunaan dana tersebut untuk kepentingan umum,” kata Yusuf.
Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk menyediakan portal informasi anggaran yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya portal ini, masyarakat dapat melihat rincian penggunaan anggaran dan program-program pembangunan yang direncanakan atau telah dilaksanakan.
“Kita percaya bahwa keterbukaan informasi ini dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran,” tambahnya.
Selain itu, Yusuf menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Menurutnya, forum-forum terbuka dan musyawarah publik harus menjadi bagian integral dari pengelolaan anggaran agar masyarakat dapat berkontribusi dan merasakan manfaat langsung dari pembangunan.
“Keterlibatan ini dapat difasilitasi melalui musyawarah dan forum-forum terbuka,” jelasnya.
Yusuf juga menyoroti bahwa transparansi anggaran dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa masyarakat ingin melihat dana publik digunakan secara efisien dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan mereka.
Ia mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi, seperti media sosial dan situs web resmi, sebagai alat untuk menyampaikan informasi anggaran kepada masyarakat dengan cepat dan efisien.
“Hal ini bukan sekadar kewajiban, tetapi penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif,” tegas Yusuf.
Mengakhiri pernyataannya, Yusuf berharap usulan ini segera diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Ia percaya bahwa langkah ini akan membawa Kutai Timur menuju pemerintahan yang lebih baik dan transparan, dengan pengelolaan anggaran yang benar-benar melayani kepentingan publik. (adv)
Tidak ada komentar