Perencanaan Pembangunan Inklusif Dikupas dalam Musrenbang Tematik Pemkab Kukar

Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) membedah isu-isu penting perencanaan pembangunan inklusif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik yang digelar di Ruang Rapat Lantai 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar pada Senin (5/05/2025).

Musrenbang tematik ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , organisasi masyarakat, hingga perwakilan kelompok rentan.

Baca Juga

7 bulan  lalu

Pawai Obor Meriahkan Peringatan 1 Muharam 1447 Hijriah di Kelurahan Maluhu

114 Harian Republik

Forum ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kukar, Dafip Haryanto, menyampaikan bahwa selama ini pelaksanaan musrenbang cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan kelompok seperti penyandang disabilitas, anak-anak, perempuan, pemuda, maupun pelaku budaya.

“Untuk itu diperlukan pendekatan yang lebih fokus, mendalam, dan integratif, yakni melalui musrenbang tematik. Dengan forum ini, pemerintah daerah bisa menggali permasalahan secara komprehensif dan menyusun program yang lebih tajam serta tepat sasaran,” jelas Dafip.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Ada IKN, Pemuda Kutai Timur Harus Berperan Aktif

209 Redaksi Kutim

Dafip juga menegaskan bahwa pendekatan tematik ini merupakan implementasi dari prinsip perencanaan tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD 2025-2045 serta selaras dengan kebijakan perencanaan nasional.

Lebih lanjut ia menyebut bahwa pemuda, penyandang disabilitas, kelompok perempuan, anak, dan pelaku budaya merupakan elemen penting dalam pembangunan yang selama ini belum mendapat ruang proporsional dalam perencanaan dan penganggaran.

“Melalui forum ini, kita ingin lebih berpihak dan menjawab langsung tantangan-tantangan yang dihadapi kelompok-kelompok ini di lapangan,” ujarnya.

Dafip berharap musrenbang tematik ini menjadi wadah sinergi antar perangkat daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil, sehingga hasil perencanaan benar-benar konkret, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kukar. “Saya mengajak kita semua untuk aktif berpartisipasi, berdiskusi secara terbuka, dan merumuskan solusi bersama,” pungkasnya. (Adv)