Penanganan Banjir Samarinda Belum Optimal: Deni Hakim Desak Drainase Suryanata Terintegrasi Sampai Antasari
Deni Hakim Anwar, Ketua Komisi III DPRD Kota SamarindaSAMARINDA – Persoalan banjir di Jalan Suryanata, Kelurahan Bukit Pinang, kembali menjadi sorotan tajam. Meskipun proyek pembangunan sistem drainase telah digulirkan selama beberapa tahun, genangan air tetap muncul dan melumpuhkan aktivitas setiap kali hujan deras mengguyur. Warga mengeluhkan proyek yang berjalan dinilai tidak memberikan hasil nyata, menyebabkan kerugian mulai dari terganggunya mobilitas hingga kerugian usaha kecil.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa penanganan banjir di lokasi tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial. Ia menilai bahwa sistem drainase Suryanata harus dilihat sebagai bagian dari jaringan yang lebih besar dan wajib terhubung hingga bermuara di Jalan Antasari.
“Kalau melihat Suryanata jangan berdiri sendiri, harus dikaitkan dengan kawasan Jalan Antasari,” ujarnya, Senin (22/9/2025).
Menurut Deni, kunci utama keberhasilan ada pada pembangunan sodetan di Jalan Antasari. Sodetan ini akan berfungsi vital untuk mengalirkan air hujan dari Suryanata langsung ke Sungai Mahakam. Tanpa fasilitas tersebut, upaya pembangunan drainase yang sudah ada akan sia-sia.
“Kalau tidak ada sodetan, air akan tetap terjebak di situ, dan hasil pembangunan drainase tidak maksimal,” jelasnya.
Selain curah hujan, pasang Sungai Mahakam turut memperparah kondisi banjir. Oleh sebab itu, Deni menekankan pembangunan drainase harus didesain lengkap dengan pintu air untuk mengendalikan aliran saat sungai meluap.
Sayangnya, implementasi solusi teknis ini terbentur masalah anggaran.
Dengan adanya efisiensi Rp150 miliar oleh Pemkot Samarinda tahun ini, beberapa proyek drainase harus ditunda. Di tengah keterbatasan ini, Deni mengingatkan agar prioritas penanganan harus diarahkan pada titik paling kritis.
“Dengan anggaran terbatas, penanganan banjir harus difokuskan pada titik paling rawan,” katanya.
Deni mendesak Pemkot untuk menghentikan penanganan yang setengah hati. Politikus Gerindra ini meminta agar masterplan banjir segera disusun dan dieksekusi secara konsisten untuk memastikan masalah tidak berulang.
“Kita butuh perencanaan yang komprehensif dan berkesinambungan. Jangan hanya fokus di satu titik, lalu melupakan aliran utama yang menjadi muara. Kalau begitu, banjir akan terus berulang,” tegasnya.
Terakhir, Deni meminta Pemkot memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV. Ia menilai banjir adalah isu regional yang memerlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat, mengingat kaitannya langsung dengan pengendalian Sungai Mahakam.
“Penanganan banjir adalah pekerjaan jangka panjang. Kalau tidak diseriusi dari sekarang, dampaknya akan semakin luas,” pungkas Deni. (ADV/DPRDSMD/Hd)
Pos terkait
Terkini
Tidak ada komentar