Pemkab Kutim Pastikan SiLPA Nihil, Kewajiban Utang Daerah Telah Dianggarkan
SANGATTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur memastikan posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 berada pada posisi nihil secara teknis akuntansi.
Kondisi tersebut menjadi salah satu bagian yang dibahas dalam proses penyusunan dan penetapan APBD Perubahan Kutai Timur. Pemerintah daerah juga memastikan kewajiban pembayaran utang daerah telah menjadi bagian dalam perencanaan anggaran.
Bupati Kutai Timur Ardiansyah menjelaskan, kewajiban daerah telah diperhitungkan dalam penyusunan anggaran. Sebagian besar pembayaran kewajiban tersebut bahkan telah dialokasikan melalui APBD murni.
“SiLPA itu secara teknis akuntansi sudah nihil. Untuk pembayaran kewajiban utang daerah juga sudah kita alokasikan dan sebagian besar sudah diselesaikan di anggaran murni,” ujar Ardiansyah.
Menurutnya, pengelolaan pembiayaan daerah menjadi bagian penting dalam proses perubahan anggaran. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal serta kewajiban pemerintah daerah yang harus dipenuhi.
Kejelasan posisi SiLPA dan kewajiban daerah juga menjadi bagian dari pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutai Timur.
Setelah melalui rangkaian pembahasan, Pemkab Kutim bersama DPRD akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2024 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dengan disepakatinya perubahan APBD tersebut, pemerintah daerah memiliki dasar penganggaran untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah disesuaikan. Pengelolaan anggaran selanjutnya tetap diarahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.
Kondisi fiskal daerah menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kewajiban pemerintah daerah.(ADV)
Pos terkait
Terkini
Tidak ada komentar