Muhammad Samsun Menekan Kepada Pemprov Kaltim Terus Perjuangan Nasib Tenaga Honorer

Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menekankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk terus berupaya dan memperjuangkan nasib tenaga honorer, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan

Hal ini disampaikannya, karena merasa prihatin terhadap adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah usai Presiden Joko Widodo menandatangani UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan Oktober 2023 lalu.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Sutomo Jabir Berharap Proyek Jembatan Sei Nibung Dapat Diselesaikan 2024 Mendatang

82 Harian Republik

Dalam UU ASN menyebutkan bahwa penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024. Sebelumnya, penyelesaian atau penghapusan honorer direncanakan paling akhir pada 28 November 2023.

Selain itu, UU ASN juga melarang pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di instansi pemerintah mengangkat tenaga honorer untuk mengisi jabatan ASN. Jika melanggar, pejabat yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Di provinsi kaltim ini banyak ribuan perut yang bergantung kepada honorer. Bahkan bisa jutaan perut. Kenapa saya katakan jutaan perut karena tenaga honorer punya istri, anak yang bisa jadi tak hanya satu barangkali mereka punya orangtua yang jadi tanggungan,” ungkapnya, Selasa (7/11/2023).

Baca Juga

1 tahun  lalu

Seno Aji Sebut Pembangunan Bendungan dan Embung Sangat Penting Terhadap Para Petani

85 Harian Republik

Menurutnya, jika tenaga honorer dihapus dan tidak ada jaminan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), problem selanjutnya akan menambah pengangguran baru dan merugikan masyarakat.

“Kalau dihapus dan perubahan status PPPK tanpa mengurangi honorer yang ada, harus ada jaminan honorer jadi PPPK jangan sampai ada satupun yang tertinggal,” lanjutnya.

Oleh karena itu, dirinya menyebutkan bahwa, Kaltim minta keistimewaan kalau penghapusan tenaga honorer itu terjadi.

“Karena kami sudah komitmen untuk mempertahankan tenaga honorer tidak ada yang boleh keluar atau diberhentikan. Sebab itu adalah kebutuhan mereka,” jelasnya.

Politisi PDI-P ini berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi yang adil dan bijak bagi tenaga honorer, yang telah mengabdi selama bertahun-tahun kepada negara.

“Kita berharap pemerintah pusat harus memberikan solusi terbaik bagi tenaga honorer,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)