Samarinda- Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Veridiana Huraq Wang meminta Pj Gubernur Provinsi Kaltim agar segera mengevaluasi program-program kerja di bidang Pendidikan
Hal ini disampaikannya, dikarenakan minimnya pembangunan sarana dan prasarana (Sapras) Pendidikan khususnya pada Sekolah Menengah di daerah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
“IKN sudah pindah di Kaltim. Tapi bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) bisa bersaing di IKN sana, kalau fasilitas pendidikan kita tidak merata,” jelasnya, Kamis (16/11/23).
Ia menyebutkan, Anggaran wajib Pendidikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga harusnya bisa dinikmati oleh seluruh wilayah di Kaltim.
“Kalau melihat APBD Kaltim 20 triliun berarti ada 4 triliun yang ada di Dinas Pendidikan. Seharusnya anggaran ini bisa dinikmati oleh seluruh wilayah Kalimantan Timur. Tetapi faktanya hari ini ada sekolah-sekolah yang sarana dan prasarananya masih minim, terutama yang ada di daerah pedalaman, pinggiran, dan daerah tertinggal,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Politisi PDI-P meminta kepada Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik agar segera mengevaluasi program-program kerja di bidang Pendidikan.
Sehingga, kata dia, bisa terwujud pembangunan sarana dan prasarana pendidikan secara proporsional antara daerah perkotaan, daerah pinggiran dan daerah pedalaman di Kaltim.
“Mohon kiranya juga dievaluasi untuk kinerja-kinerja kepala perwakilan dari Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten/Kota. Khususnya untuk Sekolah Menengah yang menjadi kewenangan dari Pemprov Kaltim,” harapnya. (Adv/DPRD Kaltim)
Tidak ada komentar