Mahyunadi Dorong Dana PPM Bantu Permodalan UMKM yang Kesulitan Akses Bank

SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, mendorong agar program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan pertambangan turut memberikan dukungan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kesulitan mengakses pembiayaan perbankan.

Menurutnya, keterbatasan modal masih menjadi tantangan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha. Sebagian pelaku usaha memiliki keinginan untuk berkembang, tetapi terkendala persyaratan agunan ketika mengajukan pinjaman ke bank.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Batik Kutai: Nuansa lain di Hari Batik Nasional

490 Redaksi Kutim

Persoalan tersebut disampaikan Mahyunadi dalam kegiatan konsultasi publik pembaruan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Ganda Alam Makmur (GAM). Ia menilai, program pemberdayaan perlu dirancang untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Mahyunadi mencontohkan pelaku usaha kecil yang telah memiliki sarana usaha sederhana, seperti gerobak, tetapi belum mempunyai aset yang dapat dijadikan jaminan pinjaman. Kondisi itu membuat mereka kesulitan memperoleh tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun memperluas pemasaran.

“Harusnya permodalan juga disupport dari kegiatan PPM ini,” ujar Mahyunadi.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Batas Waktu Desember 2025: DPRD Samarinda Desak Kontraktor Percepat Zona 2 TPA Sambutan Hadapi Krisis Kapasitas

194 Harian Republik

Ia berharap dukungan perusahaan tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan sesaat, tetapi disertai pendampingan agar modal yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara produktif. Dengan pendekatan tersebut, pelaku UMKM diharapkan mampu memperkuat usahanya, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan peluang ekonomi baru.

Selain permodalan, Mahyunadi menekankan pentingnya membuka akses pasar bagi usaha lokal. Perusahaan pertambangan diharapkan memberi kesempatan kepada pengusaha setempat untuk memasok kebutuhan operasional, seperti bahan pangan dan jasa katering, dengan tetap memperhatikan standar kualitas.

Melalui pembaruan RIPPM, Pemkab Kutim berharap program pemberdayaan dapat memperluas kesempatan usaha masyarakat serta membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.(ADV)