Ruang Fiskal Bertambah, Pemkab Kutim Arahkan Anggaran untuk Infrastruktur

SANGATTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur melihat kebijakan pemerintah pusat terkait pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai peluang untuk memperluas ruang fiskal daerah. Pengurangan beban pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperkuat pembiayaan pembangunan.

Bupati Kutai Timur Ardiansyah mengatakan, kebijakan tersebut terutama berkaitan dengan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik PPPK. Apabila pembiayaan dialihkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah daerah dapat memiliki ruang lebih besar untuk mengalokasikan anggaran pada program prioritas lainnya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Disdikbud Berencana Bangun SMA dan SMK di Sangatta Selatan

408 Redaksi Kutim

“Jika PPPK dialihkan ke APBN melalui Dana Alokasi Umum (DAU), beban fiskal daerah berkurang. Dengan begitu, anggaran daerah bisa kita fokuskan kembali untuk program pembangunan infrastruktur di Kutai Timur,” ujar Ardiansyah.

Menurutnya, infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan yang masih membutuhkan dukungan anggaran secara berkelanjutan. Kutai Timur memiliki wilayah yang luas sehingga peningkatan konektivitas antarwilayah menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

Ruang fiskal yang tersedia nantinya dapat mendukung berbagai program pembangunan sesuai dengan perencanaan pemerintah daerah dan kemampuan keuangan daerah. Penyesuaian anggaran tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik serta kewajiban daerah.

Baca Juga

10 bulan  lalu

Dispora Kukar Tertibkan Komunitas Olahraga Tradisional

247 Harian Republik

Sebelumnya, pembiayaan PPPK menjadi salah satu komponen yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan APBD. Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah melihat peluang untuk mengoptimalkan anggaran pada sektor yang menjadi kewenangan daerah.

Pemkab Kutim juga tengah mendorong pembangunan sejumlah ruas jalan strategis melalui program infrastruktur, termasuk pekerjaan dengan skema Multi Years Contract (MYC).

Penguatan ruang fiskal diharapkan dapat membantu pemerintah menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus meningkatkan konektivitas masyarakat di berbagai wilayah Kutai Timur.(ADV)