Lakukan Evaluasi Perda Penyelenggaraan Pendidikan, Salehuddin Harapkan Angka Putus Sekolah di Kaltim Terus Menurun

Samarinda -Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin mengharapkan agar angka putus sekolah di Kaltim bisa terus menurun

Diketahui, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim jumlah anak yang putus sekolah di Kaltim per jenjang pendidikan pada tahun 2020 mencapai lebih dari 9000 anak. Jenjang SMA menjadi yang terbanyak anak putus sekolah dengan 3.087 anak.

Baca Juga

3 minggu  lalu

IPM Kaltim 78,2% Tahun 2023, Hasanuddin: Tidak Cerminkan Pemerataan Pembangunan

23 Harian Republik

Di tingkatan SMK sendiri tercatat 1.651 anak yang tak melanjutkan pendidikannya. Sementara itu jenjang SMP 2.389 anak dinyatakan putus sekolah, dan jenjang SD mencapai 1.953 anak.

Melihat hal tersebut, Salehuddin meminta segera lakukan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

“Kita ingin meningkatkan persentase siswa kurang mampu yang harus diterima sekolah dari 20 persen menjadi 30 persen. Ini agar anak-anak di Kaltim bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan merata,” ucap Salehuddin, Rabu (8/11/2023).

Baca Juga

1 tahun  lalu

Soroti Gejala TBC Kerap Menimpa Warga, Puji Setyowati Dorong Segera Laporkan Ke Puskesmas Terdekat

91 Harian Republik

Menurutnya, evaluasi perda itu bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah di Kaltim. Salah satu hal yang akan direvisi adalah persentase jumlah siswa kurang mampu yang harus diterima sekolah.

Kemudian, kata dia, evaluasi perda itu juga sejalan dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bisa memprioritaskan masalah ini dan memberikan dukungan kepada DPRD Kaltim.

“Berharapkan angka putus sekolah di Kaltim bisa terus menurun, meskipun secara bertahap. Kita juga berharap Pemprov Kaltim bisa bekerja sama dengan DPRD Kaltim untuk menyelesaikan masalah ini,” tambahnya.

Selain itu, Politisi Golkar ini juga mengungkapkan bahwa, evaluasi perda pendidikan ini merupakan salah satu agenda Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim.

“Evaluasi ini sudah dijadwalkan sejak 2022 dan baru terlaksana pada tahun ini,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)