Hadiri DRP Bareng Komisi III DPR RI, Rizali Hadi Ungkap Persiapan Teknis dan Administrasi Telah Dibenahi Jelang Pilkada
JAKARTA – Sekretaris Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bareng Komisi II DPR RI untuk membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Rapat itu diadakan di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara II Senayan, pada Rabu (20/11/2024). Rizali hadir untuk menggantikan Pjs Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri oleh Wakil Mendagri Bima Arya, Pjs Gubernur Kaltim Akmal Malik, serta tamu undangan dari berbagai provinsi di Kalimantan.
Pada kesempatan tersebut, Rizali menjelaskan kepada mengenai kesiapan Kutai Timur untuk menghadapi Pilkada yang dijadwalkan November 2024. Dia menyatakan bahwa berbagai langkah sudah diambil untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar.
“Persiapan teknis dan administrasi terus kami benahi, termasuk koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan pihak terkait. Kami juga terus memantau situasi di lapangan untuk memastikan Pilkada berjalan dengan baik,” kata Rizali.
Dia menambahkan tantangan yang harus dihadapi adalah memastikan anggaran Pilkada terserap optimal dan menjangkau semua wilayah Kutai Timur yang memiliki iklim geografis yang berbeda-beda. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi perhatian utama agar keterlibatan pemilih bisa maksimal.
Menurut arahan Komisi II dan Pj Gubernur Kaltim, pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan penyelenggara pemilu ditekankan untuk menjamin suksesnya Pilkada Serentak.
“Kesiapan dari banyak sisi, mulai dari anggaran hingga sosialisasi, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Pilkada. Kami harap semua pihak bisa bekerja sama demi pemilu yang adil dan demokratis,” ucap Rizali.
Ia menambahkan bahwa Kutai Timur siap melaksanakan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi berbagai tantangan.
“Kami terus berkolaborasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif. Pemerintah daerah juga aktif dalam mendukung edukasi politik untuk masyarakat, terutama di daerah terpencil,” imbuh Rizali.
Dia menegaskan komitmen pemerintah Kutai Timur untuk menjadikan Pilkada Serentak 2024 sebagai momen demokrasi yang terbuka dan transparan. Dengan dukungan semua pihak, ia optimis bahwa pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Kami percaya, dengan kerjasama yang kuat dan komitmen yang teguh, Pilkada di Kutai Timur bisa menjadi contoh proses demokrasi yang berkualitas,” tegasnya.
Sebelumnya dalam arahan RDP, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengingatkan pentingnya perhatian terhadap dinamika daerah yang kemungkinan dapat mempengaruhi jalannya tahapan penting Pilkada, seperti penghitungan suara dan penetapan hasil. Pihaknya butuh dukungan dari semua pihak untuk melaporkan masalah di daerah, terutama yang dapat mengganggu proses tahapan Pilkada.
Rifqinizamy juga menyoroti dua poin utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Pertama, dia menekankan pada pentingnya peran penjabat gubernur, bupati, dan wali kota yang diangkat oleh pemerintah pusat. “Netralitas ASN sangat krusial, karena mereka diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Pos terkait
Terkini
Tidak ada komentar