
SAMARINDA –Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutim resmi di buka oleh Agus Hari Kesuma (AHK), Pjs Bupati Kutai Timur. Kegiatan tersebut digelar di Ballroom Hotel Amaris pada Senin (18/11/2024), dan merupakan hasil kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam kesempatan tersebut, AHK mengungkapkan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi tantangan kemiskinan yang masih ada di Kutim.
“Kemiskinan adalah isu besar yang membutuhkan kerja sama dari semua pihak: pemerintah, masyarakat, dan swasta. Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan langkah nyata untuk mengurangi angka kemiskinan di Kutim,” ujar AHK.
Plt Bupati juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kaltim, yang memberikan arahan strategis untuk meningkatkan efektivitas program di daerah.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah provinsi, organisasi perangkat daerah (OPD) Kutim, tokoh masyarakat, akademisi, hingga mitra pembangunan. Banyak isu penting dibahas, mulai dari penyelarasan data kemiskinan, pengembangan program pemberdayaan masyarakat, hingga optimalisasi dana desa demi kesejahteraan warga miskin.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam Rakor adalah validasi dan penyelarasan data kemiskinan. Agus menekankan bahwa data akurat menjadi fondasi untuk perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif.
“Data yang valid membuat program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran dan membantu menghindari duplikasi bantuan yang sering terjadi,” tambahnya.
Pertemuan ini juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Melalui Rakor ini, diharapkan akan muncul solusi strategis guna mengatasi akar masalah kemiskinan di Kutim. AHK menekankan bahwa hasil dari pertemuan ini akan menjadi pedoman untuk menyusun program prioritas tahun 2025.
“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga Kutim bisa hidup layak dan sejahtera. Semoga Rakor ini dapat menjadi langkah awal yang berarti untuk mencapai target,” tutup AHK.
Acara Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutim 2024 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor serta meneguhkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ADV)