Samarinda – Meskipun Kota Samarinda terus mengalami kemajuan, perhatian terhadap masalah kurangnya fasilitas pendidikan di beberapa kecamatan menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ahmat Sopian Noor, menyoroti masalah tersebut dalam sebuah pertemuan antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda dengan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Samarinda.
Sopian menjelaskan bahwa kekurangan bangunan sekolah di beberapa kecamatan menyebabkan masalah zonasi dan mempersulit akses pendidikan bagi anak-anak. Meskipun alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD, namun realitas di lapangan menunjukkan kekurangan signifikan dalam pembiayaan infrastruktur pendidikan.
Politikus Golkar ini mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan. Dia berharap BPKAD dapat menyampaikan niat baik ini lebih cepat kepada pemerintah setempat.
Sopian menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan di setiap kecamatan.
“Kita Pemerintah Kota Samarinda dapat lebih serius menangani masalah pendidikan ini demi masa depan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di Kota Samarinda,” tutupnya. (Adv/DPRD Samarinda)
Tidak ada komentar