IPM dan Kepuasan Masyarakat Naik, Kutai Timur Raih UHC Award Kategori Utama 2026

SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mencatatkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 2025. Capaian tersebut turut diiringi raihan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 Kategori Utama sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pelayanan kesehatan.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim, IPM meningkat dari 75,90 pada 2024 menjadi 76,48 pada 2025. Sementara itu, IKM terhadap pelayanan pemerintah daerah naik dari 81,41 menjadi 85,82 pada periode yang sama.

Baca Juga

11 bulan  lalu

Wirausaha Muda Kukar Unjuk Karya di Pesta Rasa

295 Harian Republik

Peningkatan kedua indikator tersebut menjadi gambaran perkembangan kualitas pembangunan manusia dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di Kutim.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa capaian statistik dan penghargaan bukanlah tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus diukur berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan banyaknya penghargaan yang diterima, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan pelayanan yang semakin mudah, cepat, transparan, adil, berkualitas, dan manusiawi,” ujar Ardiansyah pada peringatan HUT ke-27 Kutai Timur di Sangatta, Senin (12/10/2026).

Baca Juga

1 tahun  lalu

Peran Penting Diskominfo Staper di Pilkada Kutim

284 Redaksi Kutim

Ia menekankan, capaian tersebut harus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan masyarakat memperoleh akses yang memadai terhadap berbagai kebutuhan dasar.

Ke depan, Pemkab Kutim berkomitmen memperkuat sektor pendidikan, meningkatkan kemudahan akses fasilitas kesehatan, serta mengembangkan keterampilan tenaga kerja lokal.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah juga dituntut menjaga konsistensi kinerja agar peningkatan indikator pembangunan benar-benar sejalan dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kutim.(ADV)