Patahkan Mitos Ketiadaan SDM, Bupati Aulia Minta BUMD Diberi Konsesi Tambang dan Migas Langsung

KUKAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menepis narasi klasik yang kerap meragukan kapasitas daerah dalam mengelola industri energi skala besar. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengusulkan agar BUMD daerah diberikan hak kelola atau konsesi langsung agar Kaltim tidak lagi bergantung pada skema royalti pasif.

Aulia menegaskan bahwa kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun perangkat teknis di daerah saat ini sudah sangat matang untuk mengoperasikan blok tambang maupun migas secara mandiri.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Pupuk Kaltim Raih PROPER Emas ke-9, Tegaskan Kepemimpinan dalam Keberlanjutan

115 Harian Republik

“Dulu selalu kita disampaikan bahwa daerah itu tidak mampu. Hari ini apa sih yang tidak bisa kita kerjakan? Apa sih yang tidak bisa kita usahakan? Sumber daya manusia seperti apa yang tidak bisa kita hadirkan? Kalau kita ingin berdaulat, berdiri di atas kaki kita sendiri, satu-satunya jalan kita harus menjadi pelaku dari industri energi itu sendiri,” tegas Aulia dalam diskusi publik di Gedung Olah Bebaya, Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (10/10/2026).

Menurutnya, tingginya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) APBD yang selama ini dibanggakan daerah seperti porsi 80 persen royalti PNBP batubara tetap menyimpan kerentanan tinggi. Karakteristik penerimaan yang bersifat pasif membuat daerah tidak memiliki daya tawar saat terjadi gejolak harga atau fluktuasi pasar global.

Sebagai solusinya, Aulia menitipkan desakan kepada Komisi XII DPR RI yang membidangi energi agar memuat klausul khusus dalam revisi undang-undang, yaitu pemberian konsesi wilayah izin usaha pertambangan dan migas secara eksplisit kepada BUMD.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Disdikbud Kukar Gelar Syukuran pada Puncak Hardiknas 2025

194 Harian Republik

“Kami mohon mungkin bisa didorong melalui Komisi Energi bahwa daerah ini harapannya bisa menjadi pelaku langsung seperti tambang batubara. Kita diberikan konsesi daerah melalui BUMD kita, itu menjadi pengelola langsung dari proses aktivitas energi yang ada di dalamnya,” terangnya.

Dengan menjadi pengelola langsung (direct operator), Aulia optimistis nilai tambah ekonomi, perputaran rantai pasok lokal, serta penyerapan tenaga kerja daerah dapat dirasakan secara konkret oleh warga Kutai Kartanegara.(adv)