Pemkab Kutim Tak Ingin Pelatihan Bela Negara Berhenti di Ruang Pelatihan
SANGATTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) tidak ingin program pembinaan kesadaran bela negara bagi 300 kader berhenti sebatas kegiatan pelatihan. Para peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh sekaligus menjadi penggerak nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat.
Pelatihan tersebut disiapkan sebagai upaya memperkuat karakter dan nasionalisme masyarakat. Ratusan kader dari berbagai wilayah di Kutim akan mendapatkan pembekalan berupa wawasan kebangsaan, kepemimpinan, serta kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan dan ancaman nonmiliter.
Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi mengatakan, pembinaan kesadaran bela negara menjadi bagian penting dalam membentuk masyarakat yang memiliki karakter dan ketahanan dalam menghadapi perubahan zaman.
“Pembinaan kesadaran bela negara merupakan fondasi penting bagi terwujudnya masyarakat yang tangguh dan berkarakter,” ujar Mahyunadi dalam keterangannya di Sangatta, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari terlaksananya pelatihan. Peran peserta setelah mengikuti pembinaan menjadi bagian penting agar nilai-nilai yang diberikan selama kegiatan dapat diteruskan kepada masyarakat.
Para kader diharapkan mampu menjadi contoh dalam menerapkan nilai kebangsaan sekaligus membantu mengedukasi masyarakat di lingkungan masing-masing. Peran tersebut diharapkan dapat memperluas dampak program hingga ke tingkat kecamatan.
“Para peserta diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap pelatihan, melainkan terus aktif menjadi teladan serta mengedukasi nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat hingga tingkat kecamatan,” katanya.
Dengan pola tersebut, Pemkab Kutim mendorong agar pembinaan bela negara memiliki dampak berkelanjutan. Kader yang telah mendapatkan pembekalan diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun kepedulian sosial, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan kesadaran kebangsaan di lingkungan masyarakat.
Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan kepemimpinan, tetapi juga integritas dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.(ADV)
Pos terkait
Terkini
Tidak ada komentar