
SANGATTA – Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur (Kaltim) Felix Joni Darjo belum lama ini memberikan pemaparan tentang pentingnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi dengan kebijakan anti-korupsi. Menurutnya, SPIP telah menjadi garda utama dalam mencegah penyalahgunaan anggaran dan keuangan negara.
Felix mengatakan, dengan sistem yang baik, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih efektif, yang pada gilirannya akan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan. Dia juga menekankan pentingnya setiap pegawai pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mencegah praktik korupsi.
“Butuh lingkungan kerja yang kondusif agar korupsi bisa dicegah,” kata Felix di acara sosialisasi kebijakan anti-korupsi di Gedung Wanita, Pusat Perkantoran Pemkab Kutim di Bukit Pelangi, Sangatta Utara.
Acara bertajuk “Penyusunan Kebijakan Anti-Korupsi” ini digelar BPKP Kaltim bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pejabat pemerintahan, hingga pegawai negeri, ikut serta dalam acara ini. Tujuan sosialisasi adalah memperkuat SPIP sebagai tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, dalam sambutannya mewakili Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sulastin mengajak seluruh instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kutim berperan aktif dalam pengawasan serta pembinaan SPIP. Tanpa kerja sama yang solid, sulit untuk memberantas korupsi.
“Hanya dengan kerja sama yang solid dan komitmen bersama, kita bisa membangun Indonesia yang bersih dari korupsi,” kata Sulastin seraya berharap setiap elemen pemerintah memahami urgensi SPIP sebagai garda utama menghindari potensi kebocoran anggaran.
Sulastin juga menekankan pentingnya agama sebagai benteng moral untuk mencegah korupsi. Dengan membentengi diri sindiri, celah untuk korupsi bisa dihindari.
“Kesadaran akan pentingnya menghindari korupsi harus ditanamkan dalam diri masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, dalam sesi diskusi, para peserta berbagi pengalaman tentang penerapan SPIP di instansi masing-masing. Ada sejumlah masalah yang ditemukan, dari mulai keterbatasan sumber daya, hingga kendala birokrasi. Semua persoalan diungkap secara terbuka kemudian dibahas secara mendalam untuk dicarikan solusinya. Kehadiran sejumlah narasumber yang berpengalaman di bidang anti-korupsi memberi wawasan baru bagi peserta sekaligus mendorong mereka untuk lebih serius mendukung pelaksanaan SPIP yang bersih dan berintegritas. (*)