DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja ke KPU Kaltim, Sofyan: Ikhtiar Membangun Demokrasi Berintegritas

Samarinda – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Andi Sofyan Hasdam, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) , Senin (25/11/2024).

Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan guna mendorong kualitas demokrasi yang terus berkembang.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Memenuhi Kebutuhan Dasar, DPD RI Dorong Pemerintah Jalankan Program Bantuan Sosial

161 Harian Republik

“Kunjungan kerja ini bertujuan bertemu rekan-rekan di KPU Kaltim. Kami juga akan melihat langsung pelaksanaan pemungutan suara Pilkada di beberapa TPS pada 27 November 2024,” ujar Andi Sofyan Hasdam.

Pilkada Serentak 2024 menjadi momen bersejarah dengan diadakannya pemilihan di 545 daerah, meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, kecuali Provinsi DI Yogyakarta. Pemilihan serentak ini, menurutnya, merupakan formulasi strategis dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Senator asal Kaltim ini memaparkan tiga alasan penting yang mendasari pelaksanaan Pilkada Serentak.

Baca Juga

12 bulan  lalu

Warga Samarinda Sampaikan Keberatan Revisi UU TNI Dalam Reses Senator Andi Sofyan Hasdam

179 Harian Republik

Pertama, Efektivitas Sistem Presidensial Pilkada Serentak mendukung efisiensi pengelolaan negara, di mana kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Kedua, Efisiensi Pembiayaan Dengan pelaksanaan pemilihan pada satu waktu, biaya penyelenggaraan dapat diminimalkan.

Ketiga, Penataan Demokrasi Pilkada Serentak menjadi bagian dari upaya menata sistem demokrasi agar lebih stabil dan matang, baik di tingkat daerah maupun pusat.

“Pilkada Serentak adalah momentum penting untuk memilih kepala daerah yang berintegritas dan berkualitas, sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan di seluruh daerah,” tegasnya.

DPD RI, lanjut Andi Sofyan Hasdam, memiliki peran strategis dalam memastikan demokrasi berjalan baik. Melalui pengawasan, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat menjadi barometer keberhasilan sistem politik dan demokrasi di Indonesia.

“Pengawasan ini adalah bagian dari ikhtiar membangun demokrasi yang stabil. Sukses Pilkada 2024 akan menjadi tolok ukur kematangan demokrasi kita,” tutupnya.