Serapan Anggaran Rendah, DPRD Kutim Evaluasi Pelaksanaan Program
Kutai Timur, harianrepublik.com – Sekretaris Komisi B DPRD Kutai Timur, Leny Susilawati Anggraini, menyampaikan keprihatinan atas rendahnya serapan anggaran di tahun 2024. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebesar Rp14 triliun, serapan hingga menjelang akhir tahun hanya mencapai 29,47 persen. Menurut Leny, kondisi ini menandakan adanya hambatan signifikan dalam pelaksanaan program-program pembangunan.
“Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Terus terang, ini bukan hal yang mudah disampaikan, tetapi sebagai anggota DPRD, ini menjadi tanggung jawab kami untuk mengawasi penggunaan anggaran dengan optimal,” ungkap Leny saat ditemui beberapa waktu lalu.
APBD Kutim 2024 mengalami lonjakan dari Rp9,1 triliun menjadi Rp14 triliun, dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 terkait perpajakan sektor batu bara dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit. Tahun ini, Kutim untuk pertama kalinya menerima DBH dari sektor kelapa sawit, yang berkontribusi besar terhadap peningkatan anggaran daerah.
Selain itu, adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari tahun 2023 sebesar Rp1,7 triliun turut memperkuat total anggaran. Meski demikian, peningkatan anggaran tersebut belum diikuti dengan realisasi program yang memadai.
Leny menekankan bahwa DPRD Kutai Timur akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Angka serapan yang hanya mencapai 29,47 persen dinilai terlalu rendah, mengingat pentingnya pelaksanaan proyek fisik untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan masyarakat.
“Kalau penyerapan 100 persen rasanya sulit, namun angka yang sekarang ini terlalu rendah. Kita harus melihat lagi sejauh mana dinas-dinas sudah melaksanakan program-program mereka,” ujar Leny.
DPRD berharap agar dinas-dinas terkait dapat memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Leny juga mengingatkan bahwa kolaborasi antara dinas dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar program yang didanai oleh APBD dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Dengan komitmen dan evaluasi yang berkelanjutan, Leny optimis bahwa penggunaan anggaran akan dapat lebih dimaksimalkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kutai Timur. (adv)
Pos terkait
Terkini
