DPD RI Respon Program Transmigrasi di Wilayah Papua, Sofyan Hasdam Ingatkan Aspirasi Masyarakat Lokal Perlu Diperhatikan

waktu baca 2 menit
Rabu, 13 Nov 2024 18:10 0 355 Harian Republik

Harianrepublik.com – Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam merespon
program transmigrasi dari Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Transmigrasi, M. Ifti Sulaiman, di wilayah tanah Papua.

Sebelumnya, Iftitah mengatakan bahwa, setidaknya ada 10 kawasan transmigrasi yang sudah ada di Papua, yakni Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, 2 di Kabupaten Teluk Wondama, 2 di Kabupaten Fakfak, dan 2 di Kabupaten Merauke.

Sofyan sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa terkait program transmigrasi tersebut di wilayah Papua, penting untuk mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat lokal setempat.

“DPD RI telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat Papua dalam merespon terhadap program ini,” katanya, Rabu (13/11/2024).

Ia menjelaskan, dari laporan itu, masyarakat setempat merasa khawatir program tersebut karena diduga bisa merusak lingkungan dan berdampak negatif bagi mereka.

“Misalnya pembukaan lahan sawah baru di Papua, dalam mengatasi krisis pangan di Indonesia, namun juga kita harus benar-benar memperhatikan suara masyarakat lokal,” lanjutnya.

Program ini upaya Pemerintah Pusat dalam menjawab permasalahan ketahanan pangan nasional, sebab negara ketergantungan impor beras terus meningkatkan.

“Program ini upaya Pemerintah Pusat bicara soal pangan, akan tetapi pentingnya memberdayakan masyarakat lokal dalam proyek ini,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan bahwa ketidaksetujuan masyarakat lokal sebagian besar muncul dari kekhawatiran akan dampak negatif, seperti rusaknya hutan dan lingkungan.

“Masyarakat merasa bahwa hutan mereka akan habis dan wilayah mereka akan rusak. Ini adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan,” tambahnya.

Sofyan berharap agar suara masyarakat lokal harus menjadi salah satu faktor utama dalam perencanaan program transmigrasi ini.

“Program tersebut perlu disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta memberikan peluang yang nyata bagi masyarakat setempat untuk turut terlibat, sehingga mereka tidak merasa menjadi penonton di tanah sendiri,” pungkasnya. (Boni De Rosari)

LAINNYA