
KUKAR – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membuktikan kesiapan dan langkah konkret daerah dalam menindaklanjuti nota kesepakatan perlindungan hak anak terlantar di Kalimantan Timur. Jauh sebelum penandatanganan kesepakatan tingkat provinsi dilaksanakan, program penetapan status hukum perwalian anak di Kukar telah berjalan secara nyata dan membuahkan hasil.
Kepala Dinas Sosial Kukar, Rinda Desianti, menjelaskan bahwa skema perwalian anak yang dijalankan pemerintah daerah bersifat fleksibel sesuai ketentuan regulasi, yakni dapat diajukan oleh lembaga atau wadah asuh anak binaan Dinsos maupun melalui perorangan yang memenuhi syarat kelayakan pengasuhan.
Ia mengungkapkan bahwa capaian awal yang diserahkan merupakan hasil pendampingan program sebelumnya yang telah tuntas proses legalitasnya, termasuk perwalian melalui lembaga maupun perseorangan.
“Kukar sudah jalan. Ini kan hasil produk 2025 ini. Karena kalau perwalian itu kan bisa badan usaha, bisa juga perorangan, seperti itu. Nah, yang untuk tahun lalu itu kan dari wadah asuh anak, ini asuhan dari Dinas Sosial Kukar, dan satu perorangan,” ujar Rinda Desianti saat memberikan keterangan, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan rekapitulasi data Dinsos Kukar, sebanyak lima orang anak telah resmi mengantongi putusan penetapan perwalian yang sah dari Pengadilan Agama (PA). Pemerintah daerah pun kini tengah mengawal proses lanjutan bagi belasan anak lainnya agar segera memperoleh kepastian hukum serupa.
Dengan adanya tambahan belasan calon penerima perwalian baru tersebut, total anak terlantar di Kutai Kartanegara yang terlindungi melalui mekanisme perwalian sah akan mencapai dua puluh anak.
“Tahun ini ada 15 anak yang menyusul, sehingga totalnya berarti 20 anak. Kalau yang lima anak ini kan sudah jadi, maksudnya sudah ada penetapan Pengadilan Agama. Nah, yang 15 anak akan datang ini baru masuk proses pendaftaran di Pengadilan Agama,” jelas Rinda.
Melalui pendampingan administrasi peradilan yang terukur ini, Dinsos Kukar memastikan setiap anak yang berada dalam kondisi rentan segera memiliki wali yang sah di mata hukum demi menjamin perlindungan masa depan mereka.
Tidak ada komentar