
KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menuntaskan berbagai tantangan pemerataan akses kesehatan dengan menghadirkan terobosan nyata di tiga lini sekaligus, yakni fasilitas layanan dasar tingkat kecamatan, rumah sakit rujukan regional, serta penguatan tenaga kesehatan di tingkat desa.
Pada layanan kesehatan tingkat pertama, Pemkab Kukar memastikan bahwa kekosongan tenaga medis dokter yang sempat terjadi di sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) wilayah pedalaman dan pesisir kini telah teratasi sepenuhnya.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa wilayah seperti Kecamatan Marangkayu dan Kecamatan Tabang yang sebelumnya sempat tidak memiliki dokter, saat ini telah terisi dan siap memberikan pelayanan medis optimal bagi masyarakat.
“Memang isu kesehatan di Kukar itu masih banyak hal yang harus kita tuntaskan, selain daripada pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas. Kemarin sempat ada beberapa Puskesmas kita yang kosong dokter. Nah hari ini sudah terpenuhi semua. Kemarin Marangkayu dan Tabang itu dokternya tidak ada, tapi hari ini sudah terpenuhi dan kami beserta Dinas Kesehatan berkomitmen untuk menjaga simultanitas para petugas kesehatan untuk melayani masyarakat kita,” jelas Bupati Aulia di Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Di lini kesehatan rujukan, Pemkab Kukar telah resmi mengoperasionalkan Rumah Sakit (RS) Muara Badak untuk mempermudah akses warga di kawasan Muara Badak dan Marangkayu agar tidak lagi harus dirujuk jauh ke Samarinda maupun Bontang. Beroperasinya RS Muara Badak melengkapi peta layanan rujukan Kukar yang kini ditopang oleh RSUD Dayaku Raja di wilayah hulu, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti di pesisir utara, serta RSUD Aji Muhammad Parikesit sebagai pusat rujukan utama kabupaten.
Sementara itu, untuk menjawab keterbatasan kuota Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemkab Kukar menggulirkan skema kolaborasi pendanaan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) guna menghadirkan tenaga medis langsung di desa.
“Kita sadar bahwa ASN dan PPPK saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Hari ini kita juga sudah memasukkan di anggaran BKKD kita di masing-masing desa untuk satu perawat satu bidan. Di mana satu perawat satu bidan ini nanti juga men-support untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang ada di desa,” tegas Bupati Aulia.
Langkah terintegrasi mulai dari penempatan satu perawat satu bidan di desa, pemenuhan dokter Puskesmas, hingga beroperasinya RS Muara Badak ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Kukar dalam mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada seluruh warga.(adv)
Tidak ada komentar