Sugiyono Gelar Dialog Rakyat, Bahas Pengawasan APBD Provinsi Kaltim

Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sugiyono menggelar kegiatan Dialog Rakyat dengan tema “Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur” di Kampung Jawa, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kaltim, Sabtu (13/12/2025).

Agenda tersebut mendapatkan antusias dari tokoh pemuda, tokoh Agama dan masyarakat pada umumnya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Bentuk Kepedulian, KPU Kukar Santunan Kepada Anak Yatim

325 Harian Republik

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait peran DPRD dalam memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan dan tepat sasaran.

Dalam dialog tersebut, Sugiyono menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan APBD merupakan salah satu fungsi utama DPRD, selain fungsi legislasi dan anggaran.

“Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dibiayai APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Rudy Mas’ud Sebut Pemuda Kaltim Harus Siapkan SDM Menyambut IKN

207 Harian Republik

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, APBD Provinsi Kaltim dialokasikan untuk berbagai sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan publik sangat diperlukan agar pelaksanaan program pemerintah dapat diawasi secara bersama-sama.

“Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh DPRD, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Aspirasi, kritik, dan laporan dari warga sangat membantu kami dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujarnya.

Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan pertanyaan dan masukan terkait transparansi anggaran, pemerataan pembangunan antar wilayah, serta efektivitas program pemerintah daerah. Merespon hal tersebut Sugiyono mengatakan bahwa Semua aspirasi masyarakat akan dicatat untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme DPRD.

“Semua masukan masyarakat akan ditindaklanjuti. Dan DPRD Kaltim juga berharap terjalin komunikasi yang baik antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik,” pungkasnya.