Pemkab dan DPRD Kutim Bahas Pola Pembangunan Asrama Mahasiswa

SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bersama DPRD Kutim membahas pola pembangunan asrama mahasiswa Kutim di sembilan daerah. Pembahasan tersebut dilakukan sebagai upaya menyediakan sarana pendukung pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa asal Kutim yang menempuh pendidikan di luar daerah.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Kutim, Noviari Noor, mengatakan Pemkab dan DPRD memiliki perhatian yang sama terhadap kebutuhan fasilitas bagi mahasiswa. Rencana pembangunan asrama tersebut juga mendapat masukan dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Kutai Timur (HPMKT).

Baca Juga

1 tahun  lalu

Batas Waktu Desember 2025: DPRD Samarinda Desak Kontraktor Percepat Zona 2 TPA Sambutan Hadapi Krisis Kapasitas

188 Harian Republik

“Semangatnya sama untuk membangun sarana dan prasarana bagi pelajar, khususnya asrama mahasiswa di sembilan daerah,” kata Noviari di Sangatta, Selasa (15/9/2026).

Menurut Noviari, pembahasan saat ini masih berada pada tahap pengkajian, khususnya terkait teknis pembangunan dan pola pembiayaan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau corporate social responsibility (CSR) perusahaan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.

Pemkab juga membuka kemungkinan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila program tersebut telah ditetapkan berdasarkan hasil kajian.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Komisi III DPRD Samarinda Siapkan Perda Sempadan Sungai untuk Atasi Kekosongan Aturan dan Penataan Kawasan DAS

279 Harian Republik

Sementara itu, Ketua DPRD Kutim Jimmi menyebut terdapat sejumlah alternatif pembiayaan yang dapat dibahas bersama pemerintah daerah dan perusahaan. Skema tersebut mencakup pembiayaan bersama APBD dan CSR, penggunaan APBD sepenuhnya, CSR perusahaan, maupun pembagian peran antara pemerintah dan perusahaan.

“Semua opsi itu sedang kita kaji. Saat ini belum sampai pada penentuan lokasi permanen karena masih harus menyusun perencanaan dan menentukan mana yang menjadi prioritas,” kata Jimmi.

Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati Kutim untuk menentukan mekanisme pembangunan yang akan digunakan. Dengan demikian, pembangunan asrama masih menunggu proses perencanaan dan penetapan skema yang paling memungkinkan.(ADV)