Foto: Pemkab Kukar bersama dengan PT. TCI.KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menjalin kerjasama perdagangan karbon dengan PT Tirta Carbon Indonesia (TCI) yang menyasar lahan gambut seluas lebih dari 55 ribu hektare. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) di Pendopo Bupati Kukar, Selasa (6/05/2025).
Kesepakatan tersebut dilakukan sebagai upaya mendorong pengelolaan karbon sektor kehutanan berbasis keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat. Kerjasama ini akan difokuskan pada kawasan gambut di luar kawasan hutan dalam wilayah Kukar, yang tersebar di sepuluh desa di empat kecamatan.
Total luas wilayah yang akan dikelola dalam program ini mencapai 55.360,08 hektare. Bupati Kukar, Edi Damansyah, menegaskan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk investasi yang harus dikawal oleh seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah hingga kepala desa.
Ia menyebut perdagangan karbon sebagai peluang baru yang menjanjikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.
“Ini adalah investasi. Saya minta seluruh jajaran mengawal agar program ini berjalan baik. Ini sesuatu yang baru di Kukar, jadi harus dipahami dan dilaksanakan dengan serius,” ujar Edi.
Dalam pelaksanaan program ini, Edi memastikan tidak akan ada peralihan hak atas tanah masyarakat. Tidak diperlukan pembebasan lahan, sehingga masyarakat tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa.
Bahkan, kegiatan ini akan diiringi dengan penghijauan kembali di area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari penguatan ekosistem.
“Tadi saya singgung kawasan di sini, karakteristik mata pencahariannya nelayan. Tempat-tempat mencari ikan itu harus dijaga dengan baik,” tambahnya.
Selain manfaat lingkungan, kerjasama ini juga membuka peluang keterlibatan masyarakat secara langsung, seperti dalam perekrutan tenaga kerja untuk patroli dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Pemkab Kukar berharap keberadaan proyek ini dapat memberikan nilai tambah bagi warga di desa-desa sasaran. “Rencana investasi ini di Kukar bisa terlaksana dan terwujud dengan baik, serta manfaatnya dirasakan masyarakat secara langsung,” pungkasnya. (Adv)