Dukung Kebijakan Pusat Cabut Konsesi Mangkrak, Bupati Aulia Tegaskan Perusda Kukar Siap Ambil Alih
KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyambut positif wacana kebijakan pemerintah pusat terkait penertiban dan pencabutan izin konsesi lahan berskala besar yang terbukti tidak aktif atau menelantarkan kewajiban operasional selama bertahun-tahun. Kebijakan ini dinilai sebagai momentum tepat untuk mengembalikan hak pengelolaan sumber daya bagi kepentingan masyarakat lokal.
Pemkab Kukar menyatakan kesiapan penuh secara manajerial maupun permodalan apabila aset-aset konsesi yang dicabut tersebut dialihkan pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menyatakan bahwa langkah tersebut sejalan dengan visi besar kemandirian ekonomi daerah agar wilayah penghasil sumber daya alam mampu berdiri kokoh di atas kaki sendiri.
“Sebaiknya kalau dicabut, serahkan ke pemerintah daerah. Kita akan kelola, Perusda kita mampu kok untuk mengelola. Makanya saya bilang tadi pada saat sambutan, spirit yang ada di Kukar sama dengan spirit Pak Presiden bahwa kita ingin membuat daerah kita menjadi daerah yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” tegas Bupati Aulia.
Semangat kemandirian (berdikari) ini tidak hanya diterapkan pada level korporasi daerah, tetapi juga diturunkan secara terstruktur hingga ke tingkat pemerintahan desa. Pemkab Kukar mendorong agar desa-desa di Kukar mampu mandiri secara finansial melalui optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADes).
Penguatan ekonomi pedesaan tersebut diakselerasi melalui kebijakan terpadu pengembangan komoditas unggulan lokal serta penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi modern.
“Kita berupaya mengimplementasikan itu ke teman-teman di desa. Harapan kita desa-desa kita hari ini bisa survive dengan PADes mereka, tidak semata-mata berharap dari Dana Desa. Kita dorong lewat kebijakan One Village One Product, One District One Industry dan Koperasi Desa Merah Putih,” pungkasnya.
Dengan dukungan pengalihan aset konsesi mangkrak kepada BUMD serta penguatan ekonomi akar rumput di tingkat desa, struktur fiskal Kabupaten Kutai Kartanegara diyakini akan semakin tangguh dan berkelanjutan di masa depan.
Pos terkait
Terkini
Tidak ada komentar