Transfer Pusat Menurun, Pemkab Kutim Cari Alternatif Pembiayaan Pembangunan

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan di tengah kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik yang terus menjadi perhatian. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan agar program pembangunan tetap berjalan sesuai prioritas.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, dalam pidato peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kutim, menyoroti kebutuhan pembiayaan daerah yang besar, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Sementara itu, transfer pemerintah pusat ke daerah mengalami penurunan signifikan sebagaimana disampaikan dalam pidato tersebut.

Baca Juga

19 jam  lalu

Pemkab Kutim Gulirkan Kembali Program Permodalan UMKM pada 2026

4 Harian Republik

Situasi ini menjadi tantangan bagi Pemkab Kutim dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

Untuk mengantisipasi keterbatasan fiskal, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, APBD provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau TJSL.

Ardiansyah menegaskan bahwa keterbatasan anggaran perlu disikapi melalui pengelolaan belanja yang efektif dan berorientasi pada hasil pembangunan.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Dinsos Kutim Tangani 26 Kategori PMKS, Penanganan Disesuaikan Jenis Masalah

32 Harian Republik

“Dengan demikian, optimalisasi belanja tidak semata-mata dimaknai sebagai efisiensi belanja, tetapi sebagai upaya untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan output, outcome, dan dampak pembangunan yang nyata,” ujarnya.

Pengelolaan anggaran tersebut diharapkan dapat memastikan program prioritas tetap mendapatkan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah juga perlu menentukan kegiatan berdasarkan urgensi, manfaat, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Di tengah tantangan fiskal, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pelayanan dasar tetap menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan Kutim.

Pemkab Kutim diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan dunia usaha untuk membuka peluang pendanaan alternatif. Dengan perencanaan yang terukur dan pengawasan yang baik, keterbatasan fiskal diharapkan tidak menghambat upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(ADV)