Abdul Rohim : Pertamina Diminta Serius Benahi Layanan Terkait Distribusi BBM dan Elpiji Subsidi
Abdul Rohim, Anggota Komisi III DPRD Kota SamarindaSamarinda – Gelombang kekecewaan masyarakat terhadap layanan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas elpiji bersubsidi terus meluas. Keluhan tidak hanya berkisar pada harga yang sering melonjak, tetapi juga antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan kelangkaan gas melon yang kerap terjadi.
Masyarakat menilai, sistem distribusi energi yang selama ini dikendalikan oleh Pertamina belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan warga.
Janji-janji perbaikan layanan hingga program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) disebut-sebut hanya sebatas wacana belaka.
“Sudah sering sekali masyarakat diberi harapan palsu. Masalahnya selalu sama, solusinya selalu tidak nyata,” ujar Abdul Rohim saat di temui, Senin, 30 Juni 2025.
Kondisi ini bahkan memicu desakan agar publik tidak tinggal diam. Gagasan untuk menempuh langkah hukum bersama mulai diutarakan sebagai bentuk protes atas lemahnya kontrol distribusi energi yang terjadi selama ini.
“Kalau terus dibiarkan, ini bukan hanya soal distribusi barang, tapi soal hak masyarakat untuk mendapatkan energi secara adil,” tegas Rohim.
Rohim juga mengungkapkan kekesalannya terhadap pola komunikasi Pertamina yang dianggap tidak serius. Ia menyebut, dalam berbagai forum resmi, perwakilan Pertamina kerap hadir dengan dokumen dan paparan solusi, namun minim tindak lanjut yang konkret.
“Itu bentuk pengabaian terhadap lembaga legislatif dan secara tidak langsung juga terhadap suara rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta adanya kemungkinan praktik permainan harga di tingkat distribusi yang belum pernah benar-benar diberantas.
“Kalau distribusi dipegang penuh oleh Pertamina tapi harga tetap liar, itu artinya ada pembiaran yang disengaja,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah daerah disebut berada dalam posisi serba sulit. Tanpa kewenangan penuh dalam tata kelola energi, Pemerintah Kota Samarinda kerap menjadi sasaran kemarahan warga saat kelangkaan atau kenaikan harga terjadi.
“Padahal daerah hanya mendampingi, tidak punya kuasa penuh. Tapi kalau ada masalah, ya pemerintah yang disalahkan,” pungkas Rohim.(ADV/DPRDSmd/Huda)
Pos terkait
Terkini
