Tangani 146 Hektare Kawasan Kumuh, Disperkim Kukar Tingkatkan Sinergi dan Perjelas Pembagian Kewenangan Bersama Pemprov Kaltim

KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) terus berkomitmen mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, tertata, dan layak huni bagi masyarakat. Salah satu agenda strategis yang tengah dipacu adalah penuntasan pembenahan kawasan permukiman kumuh yang tersebar di wilayah Kukar.

Berdasarkan data pendataan terbaru, luas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat mencapai kurang lebih 146 hektare. Mengingat luasnya cakupan wilayah tersebut, Pemkab Kukar memperkuat koordinasi dan sinergi lintas pemerintah bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Disbun Lakukan Sertifikasi STDB, Target Sasar 200 Pekebun di Kukar

377 Harian Republik

Kepala Disperkim Kukar, M. Aidil, menjelaskan bahwa skema penanganan kawasan kumuh telah diatur berdasarkan regulasi pembagian kewenangan yang disesuaikan dengan luas wilayah. Pemkab Kukar bertanggung jawab penuh menangani kawasan kumuh dengan skala luasan di bawah 10 hektare, sedangkan kawasan yang memiliki luas di atas 10 hektare berada di bawah ranah kewenangan Pemprov Kaltim.

Klarifikasi pembagian peran ini menjadi kunci utama agar perencanaan dan eksekusi penataan di lapangan berjalan efisien, sinkron, serta tidak tumpang tindih antar-instansi.

“Luas kawasan kumuh tersebut mencapai 146 hektare. Namun, kewenangan Pemkab hanya mencakup kawasan dengan luas di bawah 10 hektare. Sementara itu, kawasan di atas 10 hektare menjadi kewenangan Pemprov,” ujar M. Aidil.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Patahkan Mitos Ketiadaan SDM, Bupati Aulia Minta BUMD Diberi Konsesi Tambang dan Migas Langsung

21 Harian Republik

Aidil menambahkan, keterlibatan aktif dari Pemprov Kaltim sangat disambut baik oleh pemerintah daerah. Pihaknya berencana menggelar pertemuan intensif bersama jajaran dinas teknis di tingkat provinsi guna mematangkan skema kerja sama dan penganggaran penataan kawasan secara berkesinambungan.

Langkah kolaboratif ini dipandang krusial karena penataan kawasan kumuh tidak sekadar berfokus pada pembenahan fisik bangunan rumah semata. Penilaian kualitas permukiman mencakup berbagai indikator utama agar penanganan berjalan secara menyeluruh tanpa ada kawasan yang terlewatkan.

“Nanti kami akan berkomunikasi dengan kepala dinas di tingkat provinsi. Kami akan mencoba berdiskusi mengenai penataan kawasan ini. Pemprov juga ingin terlibat dan berperan dalam penanganannya,” kata Aidil.(adv)