Garansi Hak Kesejahteraan Warga Bantaran Sungai, Pemkab Kukar Pastikan Relokasi Tak Putus Mata Pencaharian
KUKAR – Aspek kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar dalam setiap kebijakan penataan wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah daerah memastikan bahwa proses relokasi permukiman tidak boleh sampai memutus rantai mata pencaharian warga yang selama ini bergantung pada aktivitas di kawasan asal.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa penataan kota harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, skema relokasi dirancang secara komprehensif agar aspek penghasilan dan pendapatan harian warga tetap terjaga dan terlindungi dengan baik.
Pemerintah daerah tidak ingin kebijakan penataan kawasan justru menimbulkan masalah baru berupa penurunan taraf hidup ekonomi warga. Pendekatan humanis dikedepankan agar perpindahan tempat tinggal memberikan jaminan masa depan yang lebih cerah bagi setiap kepala keluarga.
“Secara penghasilan, teman-teman di sana harus tetap memiliki penghasilan yang layak. Secara tempat tinggal, mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Kita berharap dengan pendekatan ini, warga masyarakat bisa memiliki masa depan yang lebih baik,” jelas Bupati Aulia.
Bupati juga memberikan pesan langsung kepada seluruh masyarakat calon penerima manfaat relokasi agar tetap tenang dan tidak panik menghadapi proses pemindahan permukiman ini.
“Kepada teman-teman yang akan direlokasi, sekali lagi, jangan panik. Kita bisa bekerja sama dengan baik. Kami berusaha untuk tidak menghilangkan hak-hak teman-teman, baik hak yang berkaitan dengan usaha maupun tempat tinggal,” pungkas Bupati Aulia.
Melalui formulasi kebijakan yang berpihak pada rakyat ini, Pemkab Kukar ingin membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur kota dan perlindungan kesejahteraan ekonomi warga dapat berjalan secara harmonis, adil, dan saling menguntungkan.(adv)
Pos terkait
Terkini
Tidak ada komentar