Pemkab Kutim Sambut Kebijakan PPPK, Beban Fiskal Daerah Berpotensi Berkurang

SANGATTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur menyambut positif kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pembangunan.

Bupati Kutai Timur Ardiansyah mengatakan, pengalihan pembiayaan PPPK melalui pemerintah pusat dapat mengurangi beban yang selama ini harus diperhitungkan dalam anggaran daerah. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pada sektor pembangunan lainnya.

Baca Juga

10 bulan  lalu

Pembinaan Sekolah Kedinasan Pemuda Kukar

253 Harian Republik

“Kami sangat senang dengan kebijakan tersebut. Jika PPPK dialihkan ke APBN melalui Dana Alokasi Umum (DAU), beban fiskal daerah berkurang,” ujar Ardiansyah.

Menurutnya, berkurangnya beban pembiayaan pegawai dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk kembali memfokuskan anggaran pada sejumlah kebutuhan pembangunan. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur di Kutai Timur.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu isu yang dibahas pemerintah daerah seiring dengan proses penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. Pengelolaan fiskal daerah perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat serta kemampuan keuangan daerah.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Akuntabilitas Birokrasi: Samri Shaputra Tegaskan Kinerja Pejabat Baru Dievaluasi Tahunan, Libatkan Partisipasi Warga

214 Harian Republik

Ardiansyah menyebut ruang anggaran yang tersedia dapat diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas daerah, termasuk peningkatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

Dengan adanya perubahan pola pembiayaan, pemerintah daerah tetap perlu memastikan perencanaan anggaran dilakukan secara terukur. Penyesuaian anggaran juga harus mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik dan keberlanjutan program pembangunan.

Pemkab Kutim berharap kebijakan pemerintah pusat tersebut dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan di berbagai wilayah Kutai Timur.(ADV)