Kunjungi Kampus UMKT, Sofyan Hasdam Serukan Peran Mahasiswa Dalam Mengawal Demokrasi
Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam Gelar Reses di Kampus UMKT Samarinda, Kaltim.Harianrepublik. com– Dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Andi Sofyan Hasdam menggelar kegiatan reses di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Samarinda, Kaltim.
Kegiatan ini menjadi ajang dialog langsung antara senator dari Komite I tersebut dengan sivitas akademika, khususnya para mahasiswa dan pimpinan perguruan tinggi.
Bertempat di aula UMKT yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No. 15, Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, kegiatan reses tersebut dihadiri oleh 76 mahasiswa dari berbagai program studi serta Rektor UMKT beserta jajaran dosen. Kehadiran Senator Sofyan Hasdam disambut hangat oleh civitas akademika yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi dan pandangan kritis terhadap isu-isu kebangsaan dan daerah.
Dalam paparannya, Sofyan Hasdam menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan pembangunan nasional. Ia mengatakan bahwa mahasiswa bukan hanya penerima kebijakan, tetapi juga aktor perubahan yang punya kapasitas kritis dalam menilai dan mengusulkan solusi terhadap berbagai persoalan publik.
Salah satu isu strategis yang menjadi pokok bahasan dalam reses kali ini adalah sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Senator Sofyan menyampaikan bahwa wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD perlu dikaji secara menyeluruh. Ia mengingatkan agar langkah tersebut tidak justru menjadi celah baru bagi praktik politik uang.
“Sistem Pemilukada langsung memang memiliki tantangan, terutama terkait praktik money politic. Tapi jika dikembalikan ke DPRD, kita harus pastikan bahwa ini bukan sekadar memindahkan potensi kecurangan itu ke ranah legislatif daerah,” tegasnya di hadapan mahasiswa.
Menurutnya, demokrasi harus tetap berpegang pada prinsip partisipasi publik dan akuntabilitas. Penguatan kelembagaan, pendidikan politik, dan penegakan hukum adalah cara utama untuk meminimalisir praktik transaksional dalam pemilu, bukan dengan membatasi partisipasi rakyat.
Isu lain yang juga mengemuka dalam dialog adalah soal pengangkatan Tenaga Kerja Daerah (TKD) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sofyan Hasdam mengapresiasi langkah ini sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan dan kepastian kerja bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Namun, ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat agar kedepan tidak ada lagi penerimaan pegawai yang tidak melalui proses seleksi.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam perekrutan aparatur sipil negara harus menjadi prioritas. Jangan sampai ada lagi pegawai yang diterima karena kedekatan, bukan karena kompetensi,” ujar mantan Wali Kota Bontang dua periode tersebut.
Para mahasiswa juga menyampaikan aspirasi terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mencanangkan pendidikan gratis melalui program beasiswa. Mereka berharap kebijakan ini tidak hanya menyasar mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri, tetapi juga bagi mereka yang berkuliah di perguruan tinggi swasta seperti UMKT.
Menanggapi hal tersebut, Sofyan Hasdam menyatakan dukungannya terhadap prinsip keadilan dalam akses pendidikan. Menurutnya, tidak seharusnya terjadi diskriminasi berdasarkan status lembaga pendidikan.
“Selama mahasiswa itu warga Kalimantan Timur dan memenuhi syarat akademik, maka ia juga berhak mendapatkan bantuan pendidikan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa dukungan terhadap perguruan tinggi swasta juga penting dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan tinggi. Di tengah keterbatasan daya tampung kampus negeri, perguruan tinggi swasta hadir sebagai mitra strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam sesi tanya jawab, para mahasiswa aktif menyampaikan pandangan mereka tentang peran DPD RI dalam pengawasan dan advokasi kebijakan daerah di tingkat nasional. Sofyan Hasdam pun menjelaskan bahwa meskipun DPD tidak memiliki fungsi legislasi seperti DPR, namun DPD memiliki fungsi pengawasan yang kuat dalam isu-isu strategis seperti otonomi daerah, pemekaran wilayah, dan tata kelola pemerintahan.
Ia juga menyampaikan komitmennya untuk terus membawa suara masyarakat Kalimantan Timur ke Senayan.
“Kita punya banyak pekerjaan rumah, mulai dari penguatan otonomi daerah, pemerataan pembangunan, hingga penyelesaian konflik agraria. Saya hadir untuk memastikan suara daerah kita didengar dan diperjuangkan di pusat,” pungkasnya.(adv)
Pos terkait
Terkini
Tidak ada komentar