GMNI Komisariat IKIP PGRI Kaltim Gelar PPAB, Didorong Jadi Kader Yang Kritis Terhadap Persoalan Sosial

Samarinda – DPC GMNI Kota Samarinda, Komisariat IKIP PGRI Kaltim gelar Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB), Jalan Pramuka di Rumah Ladang, Kota Samarinda, Minggu (27/09/2026).

PPAB ini dihadiri oleh belasan peserta baru dari GMNI Komisariat IKIP PGRI Kaltim serta beberapa peserta dari Komisariat lain yang ada di Kota Samarinda.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Sugiyono Dorong Setiap Kebijakan Anggaran Disusun Secara Terbuka Kepada Publik

158 Harian Republik

Agenda PPAB ini tidak sekedar menjadi pintu masuk bagi mahasiswa untuk bergabung dalam GMNI tetapi juga menjadi ruang awal untuk memahami ideologi, sejarah perjuangan, serta nilai-nilai Marhaenisme sebagai landasan gerakan.

Ketua Komisariat GMNI IKIP PGRI Kaltim, Bung Asis mengatakan bahwa calon anggota diperkenalkan pada sejarah lahirnya GMNI, pemikiran Bung Karno, serta gagasan Marhaenisme yang menempatkan keberpihakan kepada rakyat sebagai bagian penting dalam perjuangan.

“Saya berharap Bung dan Sarinah yang ikut PPAB hari ini, bisa membentuk atau melahirkan kader-kader yang tidak hanya aktif secara GMNI tetapi memiliki kesadaran kritis terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, dan kebangsaan,” katanya.

Baca Juga

10 bulan  lalu

DPD PDI Perjuangan Kaltim Tutup FGD, Rumuskan Arah Gerakan Menuju Konferda dan Pemenangan Pemilu 2029

174 Harian Republik

Asis mengatakan bahwa Kampus IKIP PGRI Kaltim terdiri dari tiga jurusan yakni Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO), Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Vokasi Teknik Otomotif (PVTO). sehingga diharapkan menjadi Kampus pusat gerakan teman-teman Mahasiswa.

“Dari sini juga mengajak kepada mahasiswa IKIP PGRI Kaltim yang belum bergabung dalam organisasi, ayo mari bersama-sama bergabung dan membesarkan GMNI di IKIP PGRI Kaltim,” jelasnya.

Pendalaman ideologi menjadi bagian penting dalam proses kaderisasi GMNI, oleh karena itu, kata dia, Kader didorong memahami bahwa Marhaenisme bukan sekadar materi yang dihafalkan, melainkan sebuah cara pandang untuk membaca realitas kehidupan masyarakat.

“Persoalan ketimpangan, kemiskinan, ketidakadilan, penguasaan sumber daya, hingga berbagai persoalan rakyat perlu dilihat secara kritis dengan tetap berpijak pada kepentingan bangsa dan masyarakat,” pungkasnya.