Anhar : Kolaborasi Lintas Pihak Amankan Program Makan Gratis dari Keluhan Mutu

SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menjadi fokus pengawasan ketat DPRD dan Pemerintah Kota Samarinda. Langkah ini diambil menyusul adanya laporan insiden keracunan dan keluhan kualitas makanan di beberapa daerah, menekankan pentingnya menjamin keamanan, mutu, dan kandungan gizi bagi para siswa.

Untuk mengeliminasi risiko, Pemerintah Kota Samarinda kini bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Kolaborasi ini bertujuan memastikan seluruh proses distribusi makanan MBG dilaksanakan sesuai dengan prosedur baku dan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Baca Juga

11 bulan  lalu

Studi Tiru ke Magelang, Pemkab Kutim Pelajari Sukses UKM Gula Semut untuk Inovasi Daerah

143 Redaksi Kutim

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa pemantauan program di sekolah-sekolah dilakukan secara intensif oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Alhamdulillah, di Samarinda hingga kini belum ada laporan kasus keracunan. Semua pihak yang terlibat dalam program ini bekerja dengan baik,” kata Anhar, Sabtu (27/9/2025).

Ia menjelaskan, peran DPRD berfokus pada pengawasan regulasi agar program berjalan sesuai koridor hukum. Sementara itu, Pemkot rutin berkoordinasi dengan pihak terkait guna menjamin kelancaran distribusi dan, yang paling utama, kualitas makanan yang disajikan.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Pilkada Kukar Masuk Babak Gugatan Hasil di MK, KPU Tegaskan Semua Proses Sesuai Regulasi

106 Harian Republik

Setiap tahapan, mulai dari pengolahan bahan mentah hingga pendistribusian makanan, diwajibkan mengikuti prosedur yang sangat ketat. Tujuannya adalah menjaga kandungan gizi tetap utuh sekaligus meminimalkan potensi risiko kesehatan.

“Yang paling penting, kualitas, gizi, dan mutu makanan tetap terjamin, sehingga siswa menerima menu bergizi tanpa menimbulkan masalah kesehatan,” ujar Anhar.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemkot Samarinda berencana meningkatkan intensitas pengawasan dan evaluasi, yang meliputi pelatihan khusus bagi petugas dapur sekolah dan pemeriksaan rutin terhadap kualitas bahan makanan.

DPRD berharap upaya kolektif ini tidak hanya memenuhi target pemerintah pusat tetapi juga memberikan manfaat kesehatan yang nyata dan aman bagi siswa.

“Kami juga mengimbau sekolah untuk segera melaporkan setiap kendala atau keluhan terkait MBG, sehingga solusi bisa ditindaklanjuti dengan cepat,” tutup. (ADV/DPRDSMD/Hd)