Kejar Pembangunan SPBN di Anggana dan Hulu, Bupati Aulia Pastikan Pendanaan Penuh Dikelola BUMD MGRM

KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan keberpihakannya pada sektor perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan lokal. Salah satu langkah konkret yang tengah digenjot adalah percepatan pembangunan infrastruktur energi berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di beberapa titik strategis pesisir dan pedalaman.

Proyek infrastruktur vital ini dirancang untuk mempermudah akses pasokan bahan bakar bagi armada kapal nelayan, sehingga aktivitas melaut dapat berjalan lebih efisien tanpa kendala kelangkaan solar subsidi.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Wabup Rendi Instruksikan Dinsos Kukar Data Penyandang Disabilitas

387 Harian Republik

Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, mengungkapkan bahwa proses pembangunan fisik di lapangan saat ini sedang berjalan setelah seluruh kelengkapan perizinan resmi dari pihak Pertamina Niaga rampung diterbitkan.

“Sudah jalan, teman-teman sudah jalan untuk pembangunan SPBN. Memang ada beberapa penugasan kita terkait dengan SPBN ini, di Anggana salah satunya, di Hulu juga ada. Dan ini masih dalam tahap proses, proses pembangunan, dan kita berharap ini tidak dalam waktu lama akan selesai,” ujar Bupati Aulia Rahman Basri.

Ia menegaskan bahwa pembiayaan pembangunan infrastruktur energi tersebut sepenuhnya bersumber dari kas internal korporasi daerah tanpa mengalami kendala likuiditas. Seluruh kepemilikan modal hingga operasional kedepannya akan dipegang langsung oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Mahakam Gerbang Raja Migas.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Klinik WPM Kukar Dorong Lahirnya Pengusaha Muda Berdaya Saing

262 Harian Republik

Langkah ini diambil sebagai wujud nyata penguatan ekonomi korporasi plat merah agar mampu memberikan dividen optimal bagi pendapatan asli daerah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.

“Baru sekitar 10 persen, karena izinnya baru keluar dari Pertamina Niaga. Untuk modal no issue, tidak ada isu, modalnya sudah cukup siap. Dan karena izinnya sudah keluar, kita tinggal gas pol untuk proses pembangunan. Bukan mengelola saja, yang memodali dan pemiliknya nanti MGRM,” tegas Bupati.

Dengan beroperasinya SPBN di Anggana dan kawasan hulu dalam waktu dekat, Pemkab Kukar optimis biaya operasional para nelayan dapat ditekan secara signifikan demi mendongkrak produktivitas sektor kelautan daerah.(adv)