Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, Muhammad Aidil,KUKAR – Kebijakan penataan kawasan perkotaan dan relokasi permukiman yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) selalu diletakkan dalam kerangka perlindungan sosial dan ekonomi yang adil. Pemerintah daerah berkomitmen penuh agar proses perpindahan tempat tinggal warga tidak sampai memutus mata pencaharian harian mereka.
Fokus perhatian ini diarahkan secara khusus kepada para pelaku usaha kecil, pedagang harian, serta penyedia jasa yang selama ini menjalankan aktivitas komersial di kawasan Jalan Kartini dan Jalan Mayjen Panjaitan. Sektor usaha seperti warung sembako, kuliner, hingga jasa perbengkelan tercatat secara cermat dalam proses pendataan ulang yang dilakukan oleh instansi teknis.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, Muhammad Aidil, menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat memahami pentingnya kelangsungan sumber pendapatan bagi warga yang direlokasi. Oleh karena itu, fasilitas penunjang perniagaan telah dimasukkan ke dalam Rencana Detail Engineering Design (DED) kawasan baru.
“Dari DED itu nanti sudah dibuatkan seperti apa bentuknya, termasuk mungkin akan ada booth-booth untuk warga yang memiliki usaha,” ungkap Muhammad Aidil ketika menjelaskan konsep penataan ekonomi warga terdampak.
Aidil menambahkan, warga yang selama ini telah lama menggantungkan penghidupannya di lokasi asal akan mendapatkan prioritas utama untuk menempati fasilitas usaha yang baru. Pemerintah tidak ingin warga merasa dirugikan akibat program penataan kota yang sedang berjalan.
“Warga yang memiliki usaha di sana mungkin akan diutamakan. Jangan sampai kita merelokasi mereka, tetapi kehidupan mereka tidak berjalan, karena mereka juga perlu penghidupan,” tegas Aidil.
Meskipun demikian, penataan fasilitas usaha ini disesuaikan dengan karakteristik jenis perniagaan yang ada. Untuk jenis usaha tertentu seperti bengkel, penanganannya memerlukan kajian teknis lanjutan agar tidak mengganggu keasrian lingkungan permukiman baru.
“Kalau untuk bengkel, belum, karena biasanya yang difasilitasi terlebih dahulu adalah usaha-usaha yang bersifat kering. Namun, nanti kita bicarakan lagi dengan warga,” imbuhnya.
Dalam hal pengelolaan fasilitas komersial tersebut, Disperkim Kukar berencana menggandeng instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM. Sinergi ini diharapkan mampu menghadirkan pusat aktivitas ekonomi yang tertib, modern, dan memberikan jaminan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Tidak ada komentar