Tingkatkan Sinergi Lintas Sektor, Pemkab Kukar Harmonisasi Kewenangan Bersama BWS demi Penataan Sungai
KUKAR – Sinergi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan dalam menuntaskan persoalan penataan kawasan sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Keterbatasan kewenangan daerah menuntut adanya koordinasi yang erat dengan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan bahwa proses penataan bantaran sungai tidak bisa dikerjakan secara parsial oleh pemerintah daerah saja. Terdapat kewenangan khusus yang berada di bawah BWS, seperti penerbitan perizinan teknis tertentu dan pelaksanaan pengerukan badan sungai, sementara tata ruang wilayah berada di ranah daerah.
Untuk itu, Pemkab Kukar intensif membangun komunikasi dan harmonisasi aturan dengan BWS agar eksekusi di lapangan berjalan sinkron. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap tahapan penataan dapat diselesaikan secara terpadu tanpa hambatan birokrasi.
“Memang kesulitan kita adalah kewenangan yang tidak menyeluruh dalam proses penataan ini. Ada kewenangan dari BWS untuk membuat surat dan melakukan pengerukan sungai. Kita berada di wilayah di atasnya,” ungkap Bupati Aulia mengenai pembagian ranah kerja di lapangan.
Ia menegaskan bahwa sinkronisasi antar-lembaga terus dimatangkan demi memastikan seluruh tahapan penataan dari hulu hingga hilir dapat tereksekusi tanpa kendala operasional.
“Ini yang coba kita harmonisasi satu dengan yang lain sehingga kita berharap bisa terlaksana… termasuk peran berbagai pihak serta kesiapan masing-masing pihak untuk melakukan eksekusi terhadap apa yang sudah kita rencanakan,” tambahnya.
Melalui sinkronisasi lintas sektor yang kuat ini, Pemkab Kukar optimis penataan kawasan sungai dapat diselesaikan secara tuntas, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih dan tertib.(adv)
Pos terkait
Terkini
Tidak ada komentar