
SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, meminta program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan pertambangan diarahkan untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
Menurutnya, bantuan perusahaan kepada pelaku usaha lokal tidak boleh berhenti pada kegiatan pameran produk atau sebatas menampilkan hasil produksi. Program pembinaan harus mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pemasaran, serta menciptakan UMKM yang mandiri dan berdaya saing.
Hal tersebut disampaikan Mahyunadi dalam kegiatan konsultasi publik pembaruan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Ganda Alam Makmur (GAM). Ia menilai, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu aspek penting agar manfaat kegiatan pertambangan dapat dirasakan secara nyata oleh warga di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Mahyunadi mencontohkan sejumlah produk lokal, seperti amplang dan keripik pisang, yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun, pengembangan tersebut perlu didukung pembinaan berkelanjutan agar produk lokal mampu bersaing dengan barang yang dipasarkan melalui jaringan toko waralaba.
“Saya berharap yang adanya kegiatan bantuan UMKM ini tidak hanya menjadi etalase, dipamerkan, kemudian hilang, tapi saya berharap ini betul-betul riil,” ujarnya.
Ia menekankan, program PPM perlu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan usaha masyarakat, termasuk melalui peningkatan kualitas produk, pendampingan bisnis, akses permodalan, dan perluasan pasar.
Selain bantuan usaha, perusahaan diharapkan membuka peluang bagi pelaku UMKM lokal untuk terlibat dalam rantai pasok kebutuhan operasional. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga memiliki kesempatan memperoleh pendapatan secara berkelanjutan.
Mahyunadi berharap pembaruan RIPPM dapat memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Kutim terhadap sektor pertambangan.(ADV)
Tidak ada komentar