Mahyunadi Minta Pembaruan RIPPM PT GAM Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat

SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menegaskan pembaruan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Ganda Alam Makmur (GAM) harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Menurutnya, pembaruan RIPPM tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus menjadi instrumen yang mampu menjembatani kegiatan perusahaan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Pulau Miang Keluarkan Rp29 Juta per Bulan untuk Operasional Genset

5 Harian Republik

Mahyunadi menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan konsultasi publik pembaruan RIPPM PT GAM. Ia menekankan pentingnya penyusunan program yang mempertimbangkan kondisi lapangan, potensi daerah, serta harapan masyarakat agar manfaat kegiatan pertambangan dapat dirasakan secara luas.

“Pembaruan RIPPM tidak hanya aspek administrasi, tapi ini benar-benar disusun berdasarkan kondisi, berdasarkan kebutuhan, berdasarkan potensi dan harapan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Lebih dari itu, program harus mampu meningkatkan keterampilan warga, membuka kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga

1 tahun  lalu

DPRD Samarinda Harapkan Perhatian Khusus dari Gubernur Kaltim yang Baru

302 Harian Republik

Mahyunadi juga mengingatkan agar program yang disusun memiliki sasaran jelas, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, dana pemberdayaan yang disalurkan perusahaan dapat memberikan perubahan nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar wilayah operasional pertambangan.

Ia berharap masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program. Pelibatan tersebut dinilai penting agar kegiatan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga, bukan hanya berdasarkan keputusan perusahaan.

Melalui pembaruan RIPPM, Pemkab Kutim mendorong terbangunnya kemitraan yang lebih efektif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Program pemberdayaan diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi warga sekaligus menjadi fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan, termasuk ketika aktivitas pertambangan kelak berakhir.(ADV)