Sigit Wibowo Minta Usulan DPRD Kaktim Diakomodir Oleh Pj Gubernur Akmal Malik

Samarinda – Sigit Wibowo Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), meminta agar Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menindaklanjuti sekaligus mengakomodir segala aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui anggota DPRD Kaltim.

Sebab, ujarnya, setiap anggota DPRD di tiap daerah pemilihan (dapil) memiliki aspirasi
yang belum terserap oleh pemerintah.

Baca Juga

4 minggu  lalu

DPRD Kaltim Gelar Rapat Banmus, Seno Aji: Jelang Akhir Tahun 2023 Akan Godok Beberapa Perda

10 AdminWeb

“Banyak aspirasi masyarakat yang telah disampaikan oleh teman-teman dewan. Ya kita harapkan Pj gubernur bisa mengakomodir apa yang sudah disampaikan itu,” ucapnya.

Dirinya mengatakan, beberapa aspirasi yang telah disampaikan yakni persoalan listrik yang hingga kini belum merata di seluruh wilayah Kaltim terutama di desa-desa.

Sigit juga menyoroti terkait realisasi beasiswa Kaltim tuntas yang kerap dikeluhkan masyarakat karena permasalahan digitalisasi dan lainnya.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Pansus Raperda PDRD Kaltim Segera Lakukan Percepatan Pembahasan dan Pengesahan Mantapkan Regulasi

22 AdminWeb

“Beberapa aspirasi tersebut bahkan berulang kali disampaikan anggota dewan, termasuk pada forum rapat paripurna DPRD Kaltim ke-38 yang dilaksanakan,” tegasnya

Selain itu, aspirasi yang disampaikan adalah terkait aktivitas tambang batu bara ilegal yang dampaknya banyak merugikan masyarakat Kaltim serta alokasi anggaran yang dianggap terlalu besar untuk Tim Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kaltim, bahkan mencapai 20 persen dari total dana hibah yang disalurkan oleh pemerintah provinsi Kaltim.

“Itu semua perlu dievaluasi kembali. Sehingga bisa ditindaklanjuti dan ditangani serius melalui kebijakan yang diambil oleh Pj gubernur,” imbuhnya

Melihat hal tersebut, Politikus PAN ini menyebutkan agar semua aspirasi yang disampaikan oleh anggota dewan selama ini tentunya memiliki banyak manfaat untuk masyarakat. Sehingga perlu untuk diakomodir atau ditindaklanjuti.

Disinggung mengenai DBON, Sigit mengampaikan bahwa DBON merupakan lembaga kebijakan berbeda dengan KONI dan Dispora sebagai lembaga teknis atau pelaksana

“Artinya ini juga menjadi tugas Pj gubernur untuk mengevaluasi, apakah sudah sesuai tupoksinya sesuai bidangnya masing-masing,” tegasnya.

Terakhir, mengenai persoalan digitalisasi di semua wilayah Kaltim, menurut Sigit m pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) harusnya bisa membuka peluang seluas-luasnya kepada semua provider (perusahaan Penyedia jasa Internet) sehingga persediaan layanan jaringan di semua wilayah bisa lebih optimal dan cepat.

“Nah dari kementerian itu membuka peluang di perizinan tentu kita terbantu. Karena Telkom sendiri kurang terjangkau atau kurang cepat. Sehingga kita bisa terbantu oleh pihak swastanya seperti Telkomsel, BUMN dan lainnya,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)