Kritik Tegas DPRD Samarinda: Perubahan Kurikulum Membuat Kacau
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin HusainSamarinda – Sani bin Husain, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, mengeluarkan kritik pedas terhadap kebiasaan Kementerian Pendidikan Indonesia yang selalu mengubah kurikulum setiap ada pergantian menteri. Menurutnya, hal ini dapat mengganggu proses pembelajaran dan membingungkan guru serta siswa.
“Saya selalu melihat bahwa setiap kali ada pergantian presiden, ada pergantian menteri pendidikan, langsung ganti kurikulum, ganti peraturan. Saya harap ada kesinambungan dalam kurikulum, tidak perlu terus-menerus mengubahnya,” tegasnya.
Anggota fraksi PKS DPRD Samarinda itu menyarankan agar Kementerian Pendidikan lebih fokus menyelesaikan kekurangan dalam kurikulum yang sedang berlaku sebelum membuat yang baru. Dia juga memperingatkan agar tidak ada kurikulum baru yang dibuat hanya untuk pencitraan.
“Lebih baik fokus pada perbaikan secara bertahap, selesaikan dulu kurikulum yang ada sebelum menambah yang baru,” tambahnya.
Sani berharap Kementerian Pendidikan dapat mengambil kebijakan yang lebih bijak terkait kurikulum pendidikan. Stabilitas dan keberlanjutan dalam proses pembelajaran sangat penting agar guru dan siswa dapat fokus dalam kegiatan belajar mengajar.
“Jangan lagi membuat kurikulum Merdeka 2, Merdeka 3, atau Merdeka 4. Itu seperti nama-nama jalan, kurikulum haruslah berkembang secara bijak,” ungkapnya.
Kritik yang disampaikan Sani ini sejalan dengan kekhawatiran banyak pihak lain yang merasa bahwa perubahan kurikulum yang terlalu sering dapat mengganggu proses pembelajaran dan membingungkan para pemangku kepentingan. Harapannya, Kementerian Pendidikan dapat mempertimbangkan masukan-masukan tersebut dan mengambil kebijakan yang lebih matang dan berkelanjutan terkait kurikulum pendidikan. (Adv/DPRD Samarinda)
Pos terkait
Terkini
Tidak ada komentar