Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan penilaiannya bahwa sistem zonasi sekolah di Kota Samarinda tidak merata.
Puji mengutarakan kekhawatiran terkait dampak sistem zonasi yang dapat membebani anak-anak yang ingin bersekolah di SMP Negeri di wilayah yang tidak memiliki SMP Negeri dan tidak termasuk dalam zonasi.
“Kami akan meminta agar zonasi lebih fleksibel jika memungkinkan. Sebagai contoh, di Kelurahan Jawa, tidak ada SMP Negeri. Pemerintah daerah harus memperhatikan hal ini,” ungkap Puji.
Puji meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda lebih fleksibel dalam menerapkan sistem zonasi. Tujuannya adalah agar anak-anak di wilayah yang tidak memiliki SMP Negeri atau tidak termasuk dalam zonasi masih bisa diterima di sekolah negeri.
“Pemerataan pendidikan tetap harus dijaga di Kota Samarinda. Perlu dilakukan pemetaan jumlah penduduk, TK, SD, SMP, dan SMA yang diperlukan di setiap wilayah. Ini penting untuk menciptakan kesetaraan akses pendidikan,” ujarnya.
Puji menambahkan bahwa masalah zonasi sekolah bukanlah satu-satunya tantangan yang dihadapi. Masih ada masalah lain seperti ketersediaan buku, sumbangan, dan lainnya yang juga perlu ditangani. (Adv/DPRD Samarinda)
Tidak ada komentar