Samarinda- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud (Hamas) mempertanyakan terkait keterwakilan masyarakat Kaltim dalam pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN)
“Kita pertanyakan soal manajemen tata kelola di Pemerintahan IKN, keterwakilan masyarakat Kaltim dalam pemerintahan di IKN seperti apa,” katanya.
Sebelumnya, hal ini disampaikan saat dirinya beberapa waktu lalu dalam Dialog pembahasan RUU Perubahan UU Nomor 3 Tentang IKN .
“Diketahui bersama, di IKN tidak ada wakil DPRD kabupaten/kota dan provinsi, yang ada DPR RI saja, jadi keterwakilan masyarakat Kaltim juga dipertanyakan,” jelas Hamas beberapa waktu lalu.
Dirinya mengungkapkan bahwa, pihaknya akan membentuk forum yang mewakili masyarakat Kaltim setingkat DPRD Provinsi.
“Sebab di DKI Jakarta ada DPRD provinsi, padahal tidak ada DPRD tingkat dua atau kota. Nah, jadi itu yang disebut keterwakilan masyarakat,” ungkapnya.
Kemudian, kata dia, terkait rencana pembentukan wadah yang menyerupai lembaga yang mewakili masyarakat Kaltim akan mekanisme pembentukannya terlebih dahulu.
“Terkait itu, kami masih belum mengetahui konsepnya, oleh karena itu nanti kami tanyakan bagaimana mekanisme pembentukannya terlebih dahulu,” bebernya.(Adv/DPRD Kaltim)
Tidak ada komentar