DPRD Samarinda Putuskan Pencabutan Surat Pemberhentian Empat Ketua RT Rawa Makmur

Samarinda-Komisi I DPRD Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai surat pemberhentian empat Ketua RT di Kelurahan Rawa Makmur pada, beberapa waktu lalu, menghasilkan keputusan mengejutkan.

Menurut Joha, setelah melibatkan berbagai pihak seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Camat, dan Kabag Pemerintahan, terungkap bahwa pemberhentian tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Laila Fatihah Tegaskan Pentingnya Keselarasan Pikiran dalam Penyusunan Perda

28 Harian Republik

“Surat pemberhentian yang disampaikan Lurah Rawa Makmur kepada empat orang RT itu akan dicabut kembali, karena tidak sesuai dengan prosedur,” ungkap Joha Fajal.

Keempat Ketua RT yang sebelumnya diberhentikan diharapkan dapat kembali bekerja dan mendapatkan kembali nama baik di hadapan warganya.

Joha juga menegaskan bahwa Ketua RT memiliki peran penting sebagai contoh dan panutan bagi warga, sehingga pemberhentian yang tidak sesuai prosedur harus segera diperbaiki.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Perpindahan Ibu Kota Nusantara ke Kaltim Mendorong Fokus pada Kemandirian Pangan di Samarinda

31 Harian Republik

“Jadi karena surat pemberhentian dicabut, maka sudah tentu RT yang diberhentikan tadi akan kembali bekerja sebagai RT dan dikembalikan nama baiknya kepada warganya. Karena RT ini adalah warga masyarakat yang dijadikan sebagai contoh,” tegasnya belum lama ini.

Keputusan ini menandai situasi yang menjadi yang pertama kali terjadi di seluruh Indonesia, di mana surat pemberhentian dari lurah terkait dengan RT harus dicabut karena diakui sebagai kekeliruan.

“Ini baru pertama kali terjadi mungkin di seluruh Indonesia, ada surat pemberhentian dari lurah kaitan dengan RT tapi lurah setempat sudah mengakui kesalahannya, dan DPRD meminta surat pemberhentian tersebut dicabut,” beber Joha.

Joha Fajal berharap bahwa keputusan yang diambil dalam rapat tersebut dapat menghindari munculnya isu-isu yang merugikan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang akan datang.

“Mudah-mudahan dengan adanya keputusan di rapat, tidak ada lagi isu macam-macam dan masyarakat Samarinda dapat menyambut pesta demokrasi dengan baik,” pungkasnya.(ADV/DPRD Samarinda)