Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya jumlah parkir liar di kota tersebut yang di luar kendali dan koordinasi Pemerintah Kota Samarinda.
Anhar menyoroti potensi dampak negatif yang timbul akibat masalah ini, seperti maraknya praktik parkir ilegal yang merugikan masyarakat.
“Seharusnya pemerintah memiliki respek dan kejelian dalam mengatasi hal ini. Meskipun penanganannya mungkin agak rumit, dengan komitmen dan koordinasi yang tepat, masalah ini bisa terselesaikan dengan baik,” ujarnya pada Selasa (19/3/2024).
Menurut Anhar, walaupun semua parkiran di Kota Tepian memiliki sistem koordinasi, namun banyak di antaranya tidak diatur oleh Pemkot Samarinda.
Dia juga mengakui bahwa total eradikasi parkir liar mungkin tidak realistis, karena banyaknya faktor terlibat, namun langkah-langkah harus diambil untuk meminimalkan praktik ilegal tersebut.
“Kita perlu mencari solusi untuk masalah keamanan kendaraan yang terparkir. Meskipun imbalan yang diterima mungkin tidak masuk ke kas Pemkot, namun penting bagi pemerintah untuk memperhatikan dampak dan memberikan penyelesaian yang efektif,” jelasnya.
Anhar menekankan pentingnya menemukan solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak, serta mencegah terjadinya pembiaran terhadap praktik parkir liar yang merugikan. (Adv/DPRD Samarinda)
Tidak ada komentar