Anhar Kritik Larangan Pertamini oleh Pemkot Samarinda: Perlu Evaluasi dan Pertimbangan Matang

Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengkritik larangan baru Pemerintah Kota terhadap penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran dan Pertamini. Kebijakan ini menuai berbagai reaksi, terutama dari masyarakat pelaku usaha Pertamini yang merasa terancam kehilangan mata pencaharian mereka.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Anhar, memberikan pandangannya mengenai kebijakan tersebut pada Rabu, 22 Mei 2024.

Baca Juga

7 bulan  lalu

Kamaruddin Desak Revitalisasi Plaza 21 untuk Tingkatkan PAD Samarinda

80 Harian Republik

Anhar mengkritik larangan ini sebagai kebijakan yang terlambat diterapkan, mengingat banyak pelaku usaha Pertamini adalah rakyat kecil yang sangat bergantung pada usaha tersebut untuk penghidupan sehari-hari.

“Bukan menolak atau apa, saya itu lebih berpikir kok pemerintah ini sibuk memburu yang kecil-kecil ini lo,” ujar Anhar.

Ia menekankan bahwa meskipun tidak menolak larangan secara langsung, Anhar lebih mengkhawatirkan dampak ekonomi yang dirasakan oleh rakyat kecil akibat kebijakan ini.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Deni Hakim Anwar Soroti Beban Mental dan Ekonomi Perempuan sebagai Pemicu Utama Kekerasan Terhadap Anak

47 Harian Republik

“Ya sekarang kalau mau ditutup, apa lagi? Mereka rakyat kecil ini mau makan apa? Pemerintah enak tiap bulan ada gaji, mereka?” lanjut Anhar.

Menanggapi pertanyaan mengenai bahaya Pertamini yang telah menelan korban jiwa beberapa waktu lalu, Anhar mengkritik tindakan pemerintah yang dinilai baru diambil setelah sekian lama.

Menurutnya, jika Pertamini memang berbahaya, tindakan tegas seharusnya sudah dilakukan sejak awal, bukan setelah masyarakat terbiasa dengan keberadaan Pertamini.

“Kalau memang berbahaya, ya kenapa baru sekarang? Yang jual, yang beli ini sudah lama begitu, harusnya dari awal,” tegasnya.

Sebagai politikus dari PDI Perjuangan, Anhar juga menekankan pentingnya evaluasi dari pihak pemerintah dan Pertamina.

Ia mengimbau agar penutupan dilakukan dengan pertimbangan matang dan tidak semena-mena, agar tidak terkesan memburu rakyat kecil secara terus-menerus.

“Pemerintah sama Pertamina itu harus koreksi diri, evaluasi, jangan tiba-tiba begini. Ujuk-ujuk (datang-datang) main tutup, main gusur, kasihan diburu terus rakyat kita ini,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)