Angka Kemiskinan di Kaltim 2023 Alami Kenaikan, Puji Duga Faktor PHK
Foto, Wakil Ketua komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Puji SetyowatiSamarinda- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, Puji Setyowati memberikan tanggapan terkait angka kemiskinan di Kaltim pada tahun 2023
Ia menyebut, tingkat kemiskinan ini di tahun 2022 sempat turun sekitar 0,6 persen, sedangkan tahun 203 ini mulai naik lagi.
“Ada banyak faktor penyebab angka kemiskinan di 2023 ini naik, mungkin dengan adanya PHK (pemutusan hubungan kerja) baru, ataukah memang kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan, atau ada inflasi harga melambung tinggi sehingga daya beli masyarakat tidak mampu lagi,” jelasnya.
Sebelumnya, persentase penduduk miskin Kaltim masih di bawah rata-rata nasional, dimana nasional tercatat angka kemiskinan 9,36 persen dan Kaltim 6,11 persen. Sementara Provinsi dengan angka kemiskinan terendah ada di Bali sebesar 4,25 persen dan tertinggi Papua 26,03 persen.
Menurutnya, kalau berbicara kemiskinan itu tidak berbicara satu indikator saja. Sehingga kalau yang perlu dibangun adalah lapangan pekerjaan, maka hal itu yang harus kita bangun dan benahi.
“Kita mendorong kepada pemerintah untuk menggarap hilirisasi, sehingga berdampak pada perubahan angka kemiskinan turun,” lanjutnya.
Politisi Demokrat menyampaikan, untuk mewujudkan hilirisasi itu bagaimana kita mendirikan pengolahan-pengolahan sesuai dengan sumber daya alam yang ada di Kaltim untuk mengurangi angka kemiskinan.
“Kalau pemerintah berkomitmen mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah yang kaya raya akan sumber daya alam ini, harus konsekuen hilirisasi diciptakan untuk lapangan pekerjaan dengan mendirikan pabrik pengolahan,” ucapnya.
Kemudian, kata dia, perbaikan infrastruktur yang tidak dipenuhi dengan baik juga salah satu penyebab kemiskinan.
“Dia menanam cabe di hulu sana, mau dibawa ke pasar, tetapi jalannya dari rumah menuju pasar biayanya melebihi harga cabe, ini juga salah penyebab naiknya angka kemiskinan” katanya.
Dirinya berharap, berharap dengan APBD yang ada dipergunakan untuk infrastruktur dan konektivitas dibenahi, bukan hanya yang ada di perkotaan tetapi mencakup dan menjangkau masyarakat di desa-desa.
“Sehingga pemerataan infrastruktur sama dengan berada di wilayah terpencil,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
Pos terkait
Terkini
Tidak ada komentar